Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pemerintahan Joko Widodo belum juga membuat regulasi yang mengatur tentang transportasi online. Padahal regulasi dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi para pengemudi transportasi online.
Ekonom Partai Gerindra Harryadin Mahardika mengatakan, keberadaan transportasi online khususnya ojek online sebenarnya menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja. Sebab, hingga kini, janji pemerintah ciptakan 10 juta lapangan kerja masih belum direalisasikan.
"Sudah berkali-kali pemerintah mengeluh, misalnya susah sekali untuk mendorong pertumbuhan, tidak ada lagi sektor-sektor yang tumbuh, tidak ada lagi sektor-sektor yang mungkin bisa diandalkan. Padahal di depan mata kita semua ada satu sektor baru, yaitu industri digital dan kreatif yang terkait dengan startup-startup inovatif yang sudah memnujukkan kontribusi yang luar biasa besar," kata Harryadin dalam acara Rabu Biru bertajuk 'Transportasi Online, Kesejahteraan Atau Solusi Transportasi' di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (28/11).
Harryadin mengatakan, kontribusi transportasi online kepada perekonomian Indonesia mencapai 19,9 triliun per tahun. Angka ini terus meningkat. Harryadin menerangkan, saat ini sudah ada lebih dari 1 juta pengemudi ojek online di kawasan Sudirman dan Thamrin, Jakarta. Sementara itu, ada 600 ribu order makanan setiap harinya.
"Itu menunjukkan betapa pesatnya kontribusi yag diberikan oleh industri ini. Menjadi aneh kalau tidak segera secara proaktif diatur oleh pemerintah," kata Harryadin.
Dalam kesempatan yang sama, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy mengatakan keberadaan regulasi pemerintah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perang tarif antar penyedia jasa layanan transportasi online. Berkaca dari peristiwa yang terjadi di China, perang tarif transportasi online akan memunculkan sistem perbudakan modern.
"Ketika Uber mulai masuk ke negara-negara maju bahkan bertarung di China habis-habisan, The New York Times menganalisis korelasi antara industri otomotif, keuangan, dan Uber. Dan mereka melihat bahwa model tranportasi online itu adalah a part of modern slavery system," ucap Ichsanuddin.
Sementara itu, perwakilan Masyarakat Transportasi Indonsia (MTI) Andri Rachma mengatakan, kemunculan transportasi online adalah antitesis dari kegagalan pemerintah dalam mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi. Di sisi lain, kemunculan transportasi online juga menjadi lapangan kerja baru bagi masyarakat.
"Untuk masa sekarang memang ini salah satu jaring pengaman sosial yang dibentuk masyarakat yang secara natural. Jadi masyarakat cari jalan keluar sendiri atas lahirnya angkutan online ini," ucap Rachma.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Politisi Senior Golkar Nilai Kiai Ma'ruf Sebagai Pilihan Tepat dari Jokowi
