Headline

BPN: Prabowo Akan Kumpulkan Parpol Koalisi Usai Putusan MK

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 25 Juni 2019
BPN: Prabowo Akan Kumpulkan Parpol Koalisi Usai Putusan MK

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiande. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Capres Prabowo Subianto akan mengumpulkan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk menggelar rapat‎ pasca-putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiande menyebut pertemuan bersama partai politik pengusung capres dan cawapres 02 untuk memastikan keberlangsungan koalisi.

"Tentu semua dikembalikan ke teman-teman koalisi. Apakah masih di Koalisi Indonesia Adil Makmur atau kita bubar. Tentu harus ada diskusi," kata Andre di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Andre Rosiade. (Foto: ANTARA)
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Andre Rosiade. (Foto: ANTARA)

Baca Juga: BPN Yakin Menang karena KPU Tidak Bisa Menjawab DPT Siluman

Dalam pembicaraan mengenai koalisi bersama dengan pimpinan partai, Prabowo juga akan membahas mengenai pertemuan dengan Joko Widodo (Jokowi). Seusai pertemuan itu nantinya akan diputuskan apakah akan menemui dan melakukan rekonsiliasi dengan Jokowi atau tidak.

"Di situlah Pak Prabowo akan memutuskan, setelah itu bersilaturahmi dengan Pak Jokowi atau tidak," ujar Andre.

Di sisi lain, Andre menegaskan sampai saat ini belum ada pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf. Ia pun memastikan tidak ada deal-deal politik mengenai pembagian jatah kursi menteri. "Pembicaraan deal jabatan, apalagi isu menteri itu tidak benar," imbuhnya.

Menurut Wasekjen Partai Gerindra ini, saat ini Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masih fokus mengawal proses sengketa Pilpres yang sebentar lagi diputus di MK. Sehingga belum ada rencana melakukan pertemuan dengan membahas rekonsiliasi.

"Jadi fokus BPN Pak Prabowo dan Bang Sandiaga itu fokusnya saat ini urusan di MK," pungkas Andre.

Dalam beberapa hari terakhir MK telah menggelar sidang gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Saat ini hakim konstitusi tengah melakukan pembahasan internal sebelum nantinya mengeluarkan putusan. Hasil putusan itu akan disampaikan pada Kamis, 27 Juni 2019. (Pon)

Baca Juga: Ternyata Ini yang Buat BPN Optimistis Menang Gugatan Sengketa Pilpres 2019 di MK

#Pilpres 2019 #Joko Widodo #Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan penyebab banjir di Sumatra. Berikut adalah daftar lengkapnya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Indonesia
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Partai Gerindra membantah Presiden RI, Prabowo Subianto, mengusulkan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Berita Foto
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dan Diplomasi Ekonomi Global
Presiden Prabowo Subianto tiba di London, Inggris, Minggu (18/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 19 Januari 2026
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dan Diplomasi Ekonomi Global
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menangkap Presiden RI, Prabowo Subianto, jika melakukan kerusakan alam hingga terjadi bencana.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Indonesia
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Prabowo menyoroti adanya korupsi selama bertahun-tahun dalam tubuh Pertamina dan sektor energi Indonesia, termasuk manipulasi harga impor minyak.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Indonesia
Putus Rantai Kemiskinan, Prabowo Targetkan 500 Ribu Murid Masuk Sekolah Rakyat
Saat ini, sekitar 15 ribu siswa telah terdaftar di Sekolah Rakyat
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Putus Rantai Kemiskinan, Prabowo Targetkan 500 Ribu Murid Masuk Sekolah Rakyat
Bagikan