Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Publik ramai bereaksi terkait kebijakan jual-beli tanah kini wajib menyaratkan tercatat sebagai pemilik BPJS Kesehatan aktif. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan BPJS Kesehatan hanyalah satu syarat tambahan di luar kewenangan mereka.
Untuk saat ini, mereka yang ingin melakukan transaksi jual-beli tanah wajib melampirkan fotokopi BJPS Kesehatan untuk dicek secara manual. Namun, BPN ke depan telah menyiapkan sistem yang dapat mengecek secara otomatis tanpa perlu melampirkan lagi fotokopi fisik kepesertaan BJPS Kesehatan.
Baca Juga
Syarat BPJS Kesehatan Saat Daftarkan Hak Atas Tanah dan Rumah Agar Kepersertaan Naik
"Jadi hanya menambah satu persyaratan, tapi ke depan akan kami siapkan beberapa sistem sehingga prosesnya menjadi otomatis tidak perlu menambahkan syarat tersebut," kata Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) BPN, Suyus Windayana, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (23/2).
Dirjen PHPT mengaku akan terus mengevaluasi implementasi penambahan persyaratan tersebut di lapangan. Kementerian akan berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan terkait aktivasi kepesertaan. Untuk saat ini proses pengecekan manual berdasarkan lampiran fotokopi kartu BPJS Kesehatan membutuhkan waktu 5-10 menit. "Nantinya ada sistem langsung dengan BPJS. Sementara sistemnya sedang kita siapkan, nanti bukti keanggotaannya yang akan kami lihat," papar dia.
Suyus menambahkan untuk saat ini bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, pihaknya akan tetap menerima berkas jual beli sampai masyarakat membuat kepesertaan JKN. Namun, BPN dilansir Antara, berdalih penambahan persyaratan itu tidak mengubah skema pada proses jual beli tanah.
Menurut dia, berkas yang masuk akan tetep diproses dan saat pengambilan bisa ditambahkan ke lampiran persyaratan bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. "Apabila masyarakat belum mempunyai BPJS Kesehatan, berkasnya akan kami terima dulu tapi nanti akan kami tahan sampai keanggotaan BPJS Kesehatannya selesai," ungkap pejabat BPN itu.
Baca Juga:
Urus STNK, SIM hingga SKCK Kini Wajib Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan
Dalam proses layanan pertanahan, Suyus menjelaskan bukan hanya BPJS Kesehatan yang menjadi persyaratan di luar kewenangan dari Kementerian ATR/BPN. Antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPN menargetkan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat bertambah 1 juta orang sesuai dengan catatan transaksi jual beli tanah setiap tahun di Indonesia.
"Jadi targetnya tahun 2022 ini menjadi naik 3 persen lagi, dan di 2024 angka kepesertaan BPJS Kesehatan sudah 98 persen. Jadi kita berharap dengan Inpres 1/2022 ini salah satunya meningkatkan jumlah keanggotaan masyarakat yang masuk ke dalam pelayanannya BPJS Kesehatan," tutup pejabat eselon 1 BPN itu.
Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN menginstruksikan sebanyak 30 kementerian-lembaga dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004 setiap warga negara Indonesia wajib menjadi peserta Program JKN-KIS sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. (Pon)
Baca Juga
Komisi II DPR Pertanyakan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah
