BPN DKI Targetkan Pasang Patok Batas 3.000 Bidang Tanah di 2023


Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Istimewa
MerahPutih.com- DKI Jakarta menargetkan bisa memasang patok batas bidang tanah dalam Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) pada tahun 2023.
"Targetnya untuk tahun ini bisa mencapai sekitar 2 ribu hingga 3 ribu bidang tanah. Akan tetapi harus dengan pola validasi dan identifikasi yang kuat," kata Kepala Kanwil ATR/ BPN DKI Jakarta Dwi Budi Martono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (4/2).
Baca Juga:
21 Wilayah di Jakarta Rawan Tanah Longsor, Paling Banyak di Jaktim
Gerakan yang baru diluncurkan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto pada Jumat (3/2) itu, telah ditindaklanjuti dengan memasang patok batas 200 bidang tanah di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
"Pemasangan tanda batas di dua wilayah masing-masing sekitar 100 bidang tanah. Itu adalah bagian dari satu juta pemasangan patok batas yang dicanangkan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto," kata Wartomo.
Menurut dia, pemasangan patok batas bidang tanah dapat mempercepat program strategis Pendaftaran Tanah Sistemaris Lengkap (PTSL) di wilayah Jakarta.
Baca Juga:
"Target saat ini sekitar dua juta bidang tanah. Sekarang sudah mencapai 90 persen, jadi Jakarta akan menuju kota lengkap," ujarnya.
Dia berpendapat Gemapatas ini salah satu tujuannya adalah sebagai pengamanan aset terhadap batas bidang tanah.
Kedua, untuk menekan berbagai permasalahan pertanahan baik yang sifatnya sengketa maupun konflik. Ketiga, mempelancar dan mempermudah petugas BPN untuk menindaklanjuti program PTSL tersebut.
"Adanya Gemapatas ini akan lebih mudah dan didapatkan data parsial dengan kondisi lapangan yang telah ditunjukkan oleh pemilik bidang tanah yang telah disepakati oleh yang bersangkutan," ujarnya. (*)
Baca Juga:
Heru Budi Minta BPN DKI Selesaikan Permasalahan Tanah di Jakarta
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan

Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak

JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit

Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
