BPN DKI Targetkan Pasang Patok Batas 3.000 Bidang Tanah di 2023

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 04 Februari 2023
BPN DKI Targetkan Pasang Patok Batas 3.000 Bidang Tanah di 2023

Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Istimewa

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com- DKI Jakarta menargetkan bisa memasang patok batas bidang tanah dalam Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) pada tahun 2023.

"Targetnya untuk tahun ini bisa mencapai sekitar 2 ribu hingga 3 ribu bidang tanah. Akan tetapi harus dengan pola validasi dan identifikasi yang kuat," kata Kepala Kanwil ATR/ BPN DKI Jakarta Dwi Budi Martono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (4/2).

Baca Juga:

21 Wilayah di Jakarta Rawan Tanah Longsor, Paling Banyak di Jaktim

Gerakan yang baru diluncurkan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto pada Jumat (3/2) itu, telah ditindaklanjuti dengan memasang patok batas 200 bidang tanah di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

"Pemasangan tanda batas di dua wilayah masing-masing sekitar 100 bidang tanah. Itu adalah bagian dari satu juta pemasangan patok batas yang dicanangkan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto," kata Wartomo.

Menurut dia, pemasangan patok batas bidang tanah dapat mempercepat program strategis Pendaftaran Tanah Sistemaris Lengkap (PTSL) di wilayah Jakarta.

Baca Juga:

BPN Target Selesaikan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah

"Target saat ini sekitar dua juta bidang tanah. Sekarang sudah mencapai 90 persen, jadi Jakarta akan menuju kota lengkap," ujarnya.

Dia berpendapat Gemapatas ini salah satu tujuannya adalah sebagai pengamanan aset terhadap batas bidang tanah.

Kedua, untuk menekan berbagai permasalahan pertanahan baik yang sifatnya sengketa maupun konflik. Ketiga, mempelancar dan mempermudah petugas BPN untuk menindaklanjuti program PTSL tersebut.

"Adanya Gemapatas ini akan lebih mudah dan didapatkan data parsial dengan kondisi lapangan yang telah ditunjukkan oleh pemilik bidang tanah yang telah disepakati oleh yang bersangkutan," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Heru Budi Minta BPN DKI Selesaikan Permasalahan Tanah di Jakarta

#KTP DKI Jakarta #DKI Jakarta #Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala BPN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Pemerintah DKI tengah melakukan perbaikan fasilitas pengelolaan sampah RDF Plant.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Ingin Presiden Prabowo Resmikan RDF Plant, Nilai Investasinya Gede
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Bentuk komitmen nyata setiap usaha untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan kebersihan.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Dinas LH DKI Ingatkan Pelaku Usaha Wajib Kantongi Persetujuan Lingkungan
Indonesia
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Pemerintah DKI melalui dinas kesehatan akan melakukan penanganan kasus campak agar tidak terus menyebar.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan tak Ada Peningkatan Penyakit Campak
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI untuk mencegah penyakit campak salah satunya ialah melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization).
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Respons positif dari UMKM ini tidak terlepas dari berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah dengan pemberian sewa gratis kios selama dua bulan.
Dwi Astarini - Senin, 08 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Besarannya lebih besar ketimbang tunjangan DPR RI.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Seluruh layanan moda transportasi juga telah berjalan normal.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Bagikan