BPJS Haram Diputuskan 800 Ulama se-Indonesia


Pengumuman layanan BPJS yang terdapat di kantor BPJS (Foto: Twitter @aslxbpjs)
Merahputih Nasional - Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengatakan, pembahasan mengenai BPJS sebenernya sudah dilakukan sejak lama.
"Sebelum puasa tahun ini," kata Tengku, saat dihubungi merahputih.com, di Jakarta, Kamis (30/7).
Menurut Tengku pembahasan tidak hanya dilakukan oleh pengurus MUI saja. Tetapi dibahas dan disepakati bahwa BPJS itu haram oleh 800 ulama se-Indonesia.
"Jadi bukan hanya MUI tapi disepakati Ijma Ulama seluruh Indonesia," kata Tengku.
Ditambahkan dia, pembahasan yang dilakukan di Tegal Jawa Tengah itu, dihadiri oleh ulama NU, Muhammadiyah Persis dana kelompok Islam lain. Pembahasan diawali oleh seminar BPJS tahun lalu yang juga menyatakan tidak sesuai ketentuan syariah.(mad)
Baca Juga:
Politisi Gerindra Roberth Rouw Minta Aturan Denda BPJS Direvisi
Mahfud MD: Fatwa Haram MUI Soal BPJS Tidak Mengikat
BPJS Bantah Tidak Terapkan Prinsip Syariah
Netizen Tentang Fatwa Haram BPJS MUI
Ketua Komisi IX DPR: Yang Tahu Isi PP BPJS Hanya Presiden Dan Menteri
Bagikan
Berita Terkait
Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran

Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !

[HOAKS atau FAKTA]: MUI Dukung Serangan Israel karena Iran Menganut Syiah
![[HOAKS atau FAKTA]: MUI Dukung Serangan Israel karena Iran Menganut Syiah](https://img.merahputih.com/media/48/13/82/4813823a5ee77b0d0cbf67a5d0cd80b2_182x135.jpeg)
3 Syarat Warga Miskin di Luar DTSEN bisa Aktifkan Ulang Status PBI JKN

Status 7,3 Juta PBI JKN Dinonaktifkan, Dirut BPJS Kesehatan Ikuti Instruksi Presiden

Pemprov DKI Bakal Berikan Subsidi Hewan Saat Berobat, Bukan Iuran Seperti BPJS Kesehatan

Pemprov DKI Tentang Isu Program BPJS Hewan Peliharaan: Hanya Subsidi atau Potongan Harga

Wacana soal BPJS Hewan, Francine PSI Minta Layanan Kesehatan Hewan Dipenuhi Terlebih Dahulu

Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Meningkat 100 Persen, PHK Naik?

Komisi IX DPR RI Soroti Ketidakadilan BPJS Kesehatan bagi WNA di Bali, Minta Tinjau Ulang Perpres
