BPIP Ungkap Sinyal Berbahaya dalam Situasi Perpolitikan Indonesia Jelang Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 18 Agustus 2023
BPIP Ungkap Sinyal Berbahaya dalam Situasi Perpolitikan Indonesia Jelang Pemilu 2024

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo. (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kondisi perpolitikan Indonesia jelang Pemilu 2024 kini tengah jadi sorotan.

Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo, sopan santun dan budi pekerti luhur mulai hilang seiring banyaknya ujaran kebencian yang sering muncul ke permukaan.

Beberapa waktu terakhir, pernyataan kontroversial dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung yang menyerang Jokowi dengan ucapan bernada penghinaan.

Baca Juga:

Selalu Diseret-seret dalam Pilpres, Jokowi: Saya Bukan Pak Lurah, tapi Presiden Indonesia

Melihat hal itu, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo, menyatakan bahwa warga negara Indonesia harus benar-benar mewaspadai demagog di perpolitikan Indonesia.

"Kebebasan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kebencian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia," tuturnya di Jakarta, Jumat (18/8).

Menurut Benny, apa yang Jokowi katakan harusnya menjadi alarm bagi bangsa Indonesia.

"Pernyataan itu seharusnya menjadi kesadaran etis bagi kita, yang memiliki ideologi Pancasila, yang mengutamakan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Siapa pun yang melukai manusia, dia melukai Tuhan," jabarnya.

Pakar komunikasi politik tersebut melanjutkan bahwa bahasa bisa jadi sebuah alat untuk mendapatkan apa yang diinginkan penggunanya.

"Bahasa telah direkayasa sebagai komoditas politik demi kepentingan kelompok-kelompok dominan," jelasnya.

Baca Juga:

Partai Ummat Bantah Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP ini pun memberikan sebuah istilah: demagog.

Demagog adalah agitator-penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya.

Benny menyatakan, fenomena demagog ini terjadi di Indonesia.

"Semakin marak kritik tidak memberikan kecerdasan bangsa, malah menjadi sumber kehancuran martabat kemanusiaan. Ada bahaya yang mengancam, ketika para demagog beraksi," seru pria yang juga rohaniwan Katolik ini.

Budayawan itu mewanti masyarakat untuk tidak mendukung cara-cara dengan bahasa politik yang bertujuan mendapatkan kekuasaan dan berkepentingan politik.

"Harus diperhatikan, kritik itu tidak menyerang pribadi, seperti memberi julukan-julukan tertentu yang bersifat degradasi. Kritik harus kepada kebijakannya, dan berdasarkan kajian, fakta, data, dan solusi yang konkret, sehingga akhirnya terjadi adu argumen," tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

PAN Sarankan Prabowo Subianto Gandeng Erick Thohir Jika Ingin Menang Pilpres 2024

#Romo Benny Susetyo #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan