Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kondisi perpolitikan Indonesia jelang Pemilu 2024 kini tengah jadi sorotan.
Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo, sopan santun dan budi pekerti luhur mulai hilang seiring banyaknya ujaran kebencian yang sering muncul ke permukaan.
Beberapa waktu terakhir, pernyataan kontroversial dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung yang menyerang Jokowi dengan ucapan bernada penghinaan.
Baca Juga:
Selalu Diseret-seret dalam Pilpres, Jokowi: Saya Bukan Pak Lurah, tapi Presiden Indonesia
Melihat hal itu, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo, menyatakan bahwa warga negara Indonesia harus benar-benar mewaspadai demagog di perpolitikan Indonesia.
"Kebebasan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kebencian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia," tuturnya di Jakarta, Jumat (18/8).
Menurut Benny, apa yang Jokowi katakan harusnya menjadi alarm bagi bangsa Indonesia.
"Pernyataan itu seharusnya menjadi kesadaran etis bagi kita, yang memiliki ideologi Pancasila, yang mengutamakan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Siapa pun yang melukai manusia, dia melukai Tuhan," jabarnya.
Pakar komunikasi politik tersebut melanjutkan bahwa bahasa bisa jadi sebuah alat untuk mendapatkan apa yang diinginkan penggunanya.
"Bahasa telah direkayasa sebagai komoditas politik demi kepentingan kelompok-kelompok dominan," jelasnya.
Baca Juga:
Partai Ummat Bantah Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP ini pun memberikan sebuah istilah: demagog.
Demagog adalah agitator-penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya.
Benny menyatakan, fenomena demagog ini terjadi di Indonesia.
"Semakin marak kritik tidak memberikan kecerdasan bangsa, malah menjadi sumber kehancuran martabat kemanusiaan. Ada bahaya yang mengancam, ketika para demagog beraksi," seru pria yang juga rohaniwan Katolik ini.
Budayawan itu mewanti masyarakat untuk tidak mendukung cara-cara dengan bahasa politik yang bertujuan mendapatkan kekuasaan dan berkepentingan politik.
"Harus diperhatikan, kritik itu tidak menyerang pribadi, seperti memberi julukan-julukan tertentu yang bersifat degradasi. Kritik harus kepada kebijakannya, dan berdasarkan kajian, fakta, data, dan solusi yang konkret, sehingga akhirnya terjadi adu argumen," tutup dia. (Knu)
Baca Juga:
PAN Sarankan Prabowo Subianto Gandeng Erick Thohir Jika Ingin Menang Pilpres 2024
