BPIP Ungkap Sinyal Berbahaya dalam Situasi Perpolitikan Indonesia Jelang Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 18 Agustus 2023
BPIP Ungkap Sinyal Berbahaya dalam Situasi Perpolitikan Indonesia Jelang Pemilu 2024

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo. (Foto: Ist)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Kondisi perpolitikan Indonesia jelang Pemilu 2024 kini tengah jadi sorotan.

Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo, sopan santun dan budi pekerti luhur mulai hilang seiring banyaknya ujaran kebencian yang sering muncul ke permukaan.

Beberapa waktu terakhir, pernyataan kontroversial dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung yang menyerang Jokowi dengan ucapan bernada penghinaan.

Baca Juga:

Selalu Diseret-seret dalam Pilpres, Jokowi: Saya Bukan Pak Lurah, tapi Presiden Indonesia

Melihat hal itu, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo, menyatakan bahwa warga negara Indonesia harus benar-benar mewaspadai demagog di perpolitikan Indonesia.

"Kebebasan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kebencian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia," tuturnya di Jakarta, Jumat (18/8).

Menurut Benny, apa yang Jokowi katakan harusnya menjadi alarm bagi bangsa Indonesia.

"Pernyataan itu seharusnya menjadi kesadaran etis bagi kita, yang memiliki ideologi Pancasila, yang mengutamakan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Siapa pun yang melukai manusia, dia melukai Tuhan," jabarnya.

Pakar komunikasi politik tersebut melanjutkan bahwa bahasa bisa jadi sebuah alat untuk mendapatkan apa yang diinginkan penggunanya.

"Bahasa telah direkayasa sebagai komoditas politik demi kepentingan kelompok-kelompok dominan," jelasnya.

Baca Juga:

Partai Ummat Bantah Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP ini pun memberikan sebuah istilah: demagog.

Demagog adalah agitator-penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya.

Benny menyatakan, fenomena demagog ini terjadi di Indonesia.

"Semakin marak kritik tidak memberikan kecerdasan bangsa, malah menjadi sumber kehancuran martabat kemanusiaan. Ada bahaya yang mengancam, ketika para demagog beraksi," seru pria yang juga rohaniwan Katolik ini.

Budayawan itu mewanti masyarakat untuk tidak mendukung cara-cara dengan bahasa politik yang bertujuan mendapatkan kekuasaan dan berkepentingan politik.

"Harus diperhatikan, kritik itu tidak menyerang pribadi, seperti memberi julukan-julukan tertentu yang bersifat degradasi. Kritik harus kepada kebijakannya, dan berdasarkan kajian, fakta, data, dan solusi yang konkret, sehingga akhirnya terjadi adu argumen," tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

PAN Sarankan Prabowo Subianto Gandeng Erick Thohir Jika Ingin Menang Pilpres 2024

#Romo Benny Susetyo #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Pada Pemilu 2019, sedikitnya ada 12 dapil DPR RI yang jumlah suara terbuangnya bahkan melampaui jumlah suara yang terkonversi menjadi kursi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Indonesia
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Selain membahas strategi politik juga dibahas kesiapan kader untuk kembali maju pada periode mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Indonesia
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Adies berpendapat bahwa MK seharusnya berfungsi sebagai negative legislature
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Bagikan