Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo berharap calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa memiliki visi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Andika juga diharap memiliki pemahaman geopolitik terutama dalam penggunaan teknologi digital yang memiliki pengaruh dan kekuatan besar dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI).
“Kalau panglima TNI ke depan itu tidak hanya cukup dengan penguasaan teritorial, tetapi bagaimana ia mampu menjaga kesatuan laut darat dan udara dengan memahami geopolitik juga," ucap Benny kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (3/11).
Baca Juga:
Gerindra Hormati Keputusan Jokowi Pilih Jenderal Andika Jadi Calon Panglima TNI
Alumni Pasca Sarjana sekolah Tinggi Filsafat dan Teoligi (STFT) Widya Sasana Malang itu menilai, pemahaman geopolitik saat ini ditentukan bahkan didominasi kekuatan perang digital atau “proxy war”.
Maka dari itu ia berharap keputusan Presiden Joko Widodo dan DPR jangan salah menetapkan Panglima TNI baru untuk masa depan Indonesia.
“Selain mempersenjatai diri, tetapi bagaiamana memiliki kemampuan memeprsenjatai diri dengan teknologi tepat guna dan kemendarian pengadaan alat alat perang mutakhir,” jelasnya.
Ia juga mendorong Andika mampu menjembatani pertarungan Ekonomi baik antara Amerika dan Tiongkok atau Uni Soviet serta memiliki lobi yang kuat kepada negara-negara super power yang memiliki alat atau teknologi canggih.
Ia juga mengharapkan sinergitas dan solidaritas antara TNI dan Polri untuk terus dijaga, apalagi saat pandemi COVID-19 yang mengganggu stabilitas negara.
Baca Juga:
Tak Soal Andika Panglima TNI Setahun, Istana Buka Peluang Tahun Depan Jatah AL
Bahkan pekerjaan rumah untuk TNI Polri saat ini belum sampai selesai baik penguasaan teritorial, aksi terorisme dan papua.
“Maka harus ada komunikasi dua arah, saling memahami satu sama lain, panglima harus memilki kesadaran komunikasi yang baik,”, ujarnya.
Disisi lain ia juga berpesan kepada panglima TNI yang baru jangan sampai menjadi alat politik kekuasaan bahkan alat partai politik yang berpotensi mencederai institusi TNI yang mandiri dan independen. (Knu)
