Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pabrik PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. (Foto: Merahputih.com/Ismail)
MERAHPUTIH.COM - PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk kedapatan menunggak pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) ke Pemkab Sukoharjo. Kepala BPKAD Sukoharjo Richard Tri Handoko mengatakan pengambilalihan PT Sritex oleh kurator setelah putusan pailit ternyata berdampak besar pada kewajiban PBB di Kabupaten Sukoharjo.
Berdasarkan data di BPKPAD Kabupaten Sukoharjo, Sritex masih memiliki kewajiban pembayaran PBB pada 2025 senilai Rp 1,1 miliar.
“Untuk PBB 2024, Sritex sebenarnya sudah melakukan pembayaran. Namun, untuk 2025 belum dibayarkan,” ujar Tri, Kamis (18/9).
Ia mengatakan PBB 2025 nilainya sama dengan 2024. Pemkab mengakui pihaknya kesulitan menagih tunggakan karena proses pailit membuat seluruh aset Sritex berada dalam kendali kurator. “Upaya komunikasi dengan pihak kurator pun sejauh ini belum membuahkan hasil.
Baca juga:
Kejari Solo Titipkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Kredit Sritex ke Rutan Semarang
“Ini yang menjadi PR kami. Tim penagih sudah mencoba komunikasi beberapa kali dengan kurator, tetapi belum ada respons,” kata dia.
Camat Sukoharjo Havid Danang mengatakan sebagian besar aset Sritex berada di wilayah Kecamatan Sukoharjo dan tersebar di sejumlah kelurahan.
“Aset-aset itu sebagian besar ada di Kecamatan Sukoharjo, jadi sedikit banyak menjadi tanggung jawab kami. Karena situasinya seperti ini, kami juga merasa terbebani (menagih tunggakan PBB),” pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
Kasus Sritex Masuki Babak Baru! Kejagung Limpahkan Para Tersangka ke Kejari Surakarta
?
Bagikan
Berita Terkait
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Pegawai Pajak Kena OTT, Menkeu Purbaya Pastikan Kemenkeu tak Intervensi KPK
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Setelah Pikir-Pikir, Kejagung Banding Vonis 1,5 Tahun Bui Isa Rachmatarwata di Kasus Jiwasraya
Kejagung Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Izin Tambang Konawe Utara
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Kades Kohod Divonis 3,5 Tahun Bui di Kasus Korupsi Pagar Laut Tengerang
