Bos BUMN Penerima Revolusi Mental Award Tersangka Korupsi, Gerindra: Bukti Jokowi Gagal

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 10 Desember 2018
Bos BUMN Penerima Revolusi Mental Award Tersangka Korupsi, Gerindra: Bukti Jokowi Gagal

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017 Djoko Saputro (tengah) (@humas_pjt2)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Utama Perum Jasa Tirta II (Dirut PJT II) Djoko Saputro yang pernah meraih penghargaan Revolusi Mental Award sebagai salah satu The Best Leader resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultan Tahun 2017.

Gerindra melihat penetapan tersangka sosok bos BUMN yang menerima penghargaan dari pemerintah itu sebagai bukti nyata kegagalan program pemberantasan korupsi di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini konyol namanya. Peraih penghargaan kini menjadi tersangka di KPK. Pertanyaannya, bagaimana kinerja oknum BUMN lain yang tidak mendapat perhargaan?" kata Politisi Partai Gerindra, Ferry Juliantono, Senin (10/12).

Penghargaan Revolusi Mental Award sebagai salah satu The Best Leader itu diberikan kepada Djoko Saputro di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada 25 April 2018 lalu.

Djoko dianggap memiliki Etos Kerja Terbaik Silver Winner. Revolusi Mental Awards 2018 diadakan oleh Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan BUMN Track.

djoko saputro
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017 yang juga Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) II, Djoko Saputro (bumntoday.com)

"Revolusi mental kan selama ini hanya slogan. Saat kampanye 2014 saya ingat betul, ini slogan yang sangat dimuliakan oleh Jokowi, Tapi ternyata revolusinya mental," sindir Ferry lagi.

Ferry juga menyinggung mengenai banyaknya kepala daerah dari PDIP yang kini menjadi pesakitan ditetapkan tersangka oleh KPK.

"Revolusi mental itu harusnya dari dalam diri sendiri, dari dalam partai sendiri. Ini teriak antikorupsi tapi malah kadernya yang banyak tertangkap KPK, timsesnya ditangkap KPK," terang Ferry.

Lebih lanjut, Ferry juga kembali mengingatkan data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut partai politik yang melaporkan audit penggunaan dana parpol hanya Partai Gerindra. Parpol lain belum melaporkan audit penggunaan dana parpol tersebut.

"Ayo kalau mau hitung-hitungan, partai mana yang paling banyak koruptornya? partai mana yang paling transparan?. Saya tantang partai pendukung Jokowi kalau mau hitung-hitungan dengan data yang ada," tandas Ferry. (Pon)

#KPK #Revolusi Mental
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Aktivitas ilegal pembalakan hutan disinyalir menjadi faktor utama penyebab bencana banjir besar Aceh dan Sumater dalam beberapa waktu terakhir.
Wisnu Cipto - 2 jam, 54 menit lalu
KPK Kaji Dugaan Korupsi Pembalakan Liar di Sumatera dan Aceh
Indonesia
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Banyaknya kementerian dan lembaga yang membuka ruang donasi masyarakat untuk bencana alam di tiga provinsi itu menjadi alasan KPK turun tangan.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Deputi KPK Diterjunkan Kawal Donasi & Anggaran Bencana Sumatera Biar Tidak Dikorupsi
Indonesia
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Per 28 Agustus 2025, KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus digitalisasi SPBU telah memasuki tahap akhir
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Indonesia
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Tim itu merupakan bagian dari penelusuran KPK atas kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji di Kementerian Agama.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Desember 2025
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Indonesia
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
KPK mengumumkan dugaan korupsi proyek Whoosh sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Lidik Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Telusuri Status Lahan di Halim Benar Tidak Milik TNI AU
Indonesia
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Masa pencegahan Gus Yaqut dkk berlaku enam bulan, sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Buka Peran Eks Menag Gus Yaqut dkk Sampai Akhirnya Dilarang Keluar Negeri
Indonesia
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Fokus utama penyidik KPK pada akurasi dan keselarasannya dengan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dilaporkan RK ke lembaga antirasuah
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
KPK Kuliti Aset Ridwan Kamil, Selaras tidak dengan LHKPN dan Sumber Pendapatan
Berita Foto
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 02 Desember 2025
Momen Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Bank BJB
Indonesia
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Dia mengatakan tidak menerima laporan dari ketiga pihak tersebut terkait dengan dana iklan.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Desember 2025
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB
Indonesia
KPK Usut Dugaan Aliran Dana Mardani Maming ke PBNU Terkait Suap Izin Tambang
KPK akan menindaklanjuti setelah beredarnya pemberitaan mengenai hasil audit keuangan PBNU yang menemukan adanya aliran dana dari Mardani Maming.
Wisnu Cipto - Selasa, 02 Desember 2025
KPK Usut Dugaan Aliran Dana Mardani Maming ke PBNU Terkait Suap Izin Tambang
Bagikan