Bos BUMN Penerima Revolusi Mental Award Tersangka Korupsi, Gerindra: Bukti Jokowi Gagal

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 10 Desember 2018
Bos BUMN Penerima Revolusi Mental Award Tersangka Korupsi, Gerindra: Bukti Jokowi Gagal

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017 Djoko Saputro (tengah) (@humas_pjt2)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Utama Perum Jasa Tirta II (Dirut PJT II) Djoko Saputro yang pernah meraih penghargaan Revolusi Mental Award sebagai salah satu The Best Leader resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultan Tahun 2017.

Gerindra melihat penetapan tersangka sosok bos BUMN yang menerima penghargaan dari pemerintah itu sebagai bukti nyata kegagalan program pemberantasan korupsi di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini konyol namanya. Peraih penghargaan kini menjadi tersangka di KPK. Pertanyaannya, bagaimana kinerja oknum BUMN lain yang tidak mendapat perhargaan?" kata Politisi Partai Gerindra, Ferry Juliantono, Senin (10/12).

Penghargaan Revolusi Mental Award sebagai salah satu The Best Leader itu diberikan kepada Djoko Saputro di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada 25 April 2018 lalu.

Djoko dianggap memiliki Etos Kerja Terbaik Silver Winner. Revolusi Mental Awards 2018 diadakan oleh Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan BUMN Track.

djoko saputro
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017 yang juga Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) II, Djoko Saputro (bumntoday.com)

"Revolusi mental kan selama ini hanya slogan. Saat kampanye 2014 saya ingat betul, ini slogan yang sangat dimuliakan oleh Jokowi, Tapi ternyata revolusinya mental," sindir Ferry lagi.

Ferry juga menyinggung mengenai banyaknya kepala daerah dari PDIP yang kini menjadi pesakitan ditetapkan tersangka oleh KPK.

"Revolusi mental itu harusnya dari dalam diri sendiri, dari dalam partai sendiri. Ini teriak antikorupsi tapi malah kadernya yang banyak tertangkap KPK, timsesnya ditangkap KPK," terang Ferry.

Lebih lanjut, Ferry juga kembali mengingatkan data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut partai politik yang melaporkan audit penggunaan dana parpol hanya Partai Gerindra. Parpol lain belum melaporkan audit penggunaan dana parpol tersebut.

"Ayo kalau mau hitung-hitungan, partai mana yang paling banyak koruptornya? partai mana yang paling transparan?. Saya tantang partai pendukung Jokowi kalau mau hitung-hitungan dengan data yang ada," tandas Ferry. (Pon)

#KPK #Revolusi Mental
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Ketua KPK Setyo Budiyanto (kanan) dan Kepala BNN Suyudi Ario Seto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Indonesia
KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp 762,3 Miliar untuk Tahun 2027, Sahroni: Tanggung, Ajuin Rp 5 Triliun
KPK mengusulkan tambahan anggaran Rp762,30 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Ahmad Sahroni bahkan menyarankan KPK mengajukan anggaran hingga Rp 5 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp 762,3 Miliar untuk Tahun 2027, Sahroni: Tanggung, Ajuin Rp 5 Triliun
Indonesia
KPK Cermati Nama Djaka Budhi Utama yang Muncul dalam Sidang Korupsi Bea Cukai
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan penyidik tengah mencermati fakta persidangan kasus korupsi Bea Cukai yang menyeret nama Djaka Budhi Utama dan sejumlah pejabat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
KPK Cermati Nama Djaka Budhi Utama yang Muncul dalam Sidang Korupsi Bea Cukai
Indonesia
Kelelahan Sepulang Haji, Dirut Maktour Tunda Pemeriksaan KPK Terkait Kuota Haji
Direktur Utama Maktour, Fuad Hasan Maksyur, belum memenuhi panggilan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 karena kondisi kesehatan menurun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
Kelelahan Sepulang Haji, Dirut Maktour Tunda Pemeriksaan KPK Terkait Kuota Haji
Indonesia
KPK Periksa Model Fitri Assiddikki dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
KPK memeriksa Fitri Assiddikki, mantan staf ahli Heri Gunawan, sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 Juni 2026
KPK Periksa Model Fitri Assiddikki dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
Indonesia
Lagi, KPK Panggil Bos Maktour Fuad Hasan untuk Kasus Korupsi Kuota Haji
Fuad diduga mengetahui proses pengelolaan kuota haji tambahan, mulai dari pembagian, distribusi, hingga pengisian kuota oleh para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Lagi, KPK Panggil Bos Maktour Fuad Hasan untuk Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Periksa Pendiri Indonesia Audit Watch, KPK Dalami Pengondisian Saksi Kasus Bea dan Cukai
Lembaga antirasuah menduga ada upaya mengumpulkan informasi atau materi pemeriksaan saksi kasus tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Periksa Pendiri Indonesia Audit Watch, KPK Dalami Pengondisian Saksi Kasus Bea dan Cukai
Indonesia
Viral Foto Tumpukan Uang Valas Dikaitkan dengan Silmy Karim, KPK Beri Klarifikasi
KPK menegaskan foto tumpukan uang valuta asing yang viral di media sosial bukan berasal dari penggeledahan rumah Silmy Karim.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Viral Foto Tumpukan Uang Valas Dikaitkan dengan Silmy Karim, KPK Beri Klarifikasi
Indonesia
Heri Gunawan dan Istri Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK
KPK mengungkap Heri Gunawan dan istrinya, Kartini Buchari, mangkir dari pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Heri Gunawan dan Istri Mangkir dari Panggilan KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK
Indonesia
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Penyidik akan menelusuri apakah Angga masih berkoordinasi dengan mantan atasannya setelah Bobby menjabat anggota BPK.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim
Bagikan