Bos BUMN Penerima Revolusi Mental Award Tersangka Korupsi, Gerindra: Bukti Jokowi Gagal

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 10 Desember 2018
Bos BUMN Penerima Revolusi Mental Award Tersangka Korupsi, Gerindra: Bukti Jokowi Gagal

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017 Djoko Saputro (tengah) (@humas_pjt2)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Utama Perum Jasa Tirta II (Dirut PJT II) Djoko Saputro yang pernah meraih penghargaan Revolusi Mental Award sebagai salah satu The Best Leader resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultan Tahun 2017.

Gerindra melihat penetapan tersangka sosok bos BUMN yang menerima penghargaan dari pemerintah itu sebagai bukti nyata kegagalan program pemberantasan korupsi di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini konyol namanya. Peraih penghargaan kini menjadi tersangka di KPK. Pertanyaannya, bagaimana kinerja oknum BUMN lain yang tidak mendapat perhargaan?" kata Politisi Partai Gerindra, Ferry Juliantono, Senin (10/12).

Penghargaan Revolusi Mental Award sebagai salah satu The Best Leader itu diberikan kepada Djoko Saputro di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada 25 April 2018 lalu.

Djoko dianggap memiliki Etos Kerja Terbaik Silver Winner. Revolusi Mental Awards 2018 diadakan oleh Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan BUMN Track.

djoko saputro
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017 yang juga Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) II, Djoko Saputro (bumntoday.com)

"Revolusi mental kan selama ini hanya slogan. Saat kampanye 2014 saya ingat betul, ini slogan yang sangat dimuliakan oleh Jokowi, Tapi ternyata revolusinya mental," sindir Ferry lagi.

Ferry juga menyinggung mengenai banyaknya kepala daerah dari PDIP yang kini menjadi pesakitan ditetapkan tersangka oleh KPK.

"Revolusi mental itu harusnya dari dalam diri sendiri, dari dalam partai sendiri. Ini teriak antikorupsi tapi malah kadernya yang banyak tertangkap KPK, timsesnya ditangkap KPK," terang Ferry.

Lebih lanjut, Ferry juga kembali mengingatkan data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut partai politik yang melaporkan audit penggunaan dana parpol hanya Partai Gerindra. Parpol lain belum melaporkan audit penggunaan dana parpol tersebut.

"Ayo kalau mau hitung-hitungan, partai mana yang paling banyak koruptornya? partai mana yang paling transparan?. Saya tantang partai pendukung Jokowi kalau mau hitung-hitungan dengan data yang ada," tandas Ferry. (Pon)

#KPK #Revolusi Mental
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Bagikan