Bocah 9 Tahun Bakar Belasan Rumah Terinspirasi Film dan Game, Puan Dorong Penguatan Pengawasan Konten Digital

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa pembakaran 13 rumah yang dilakukan anak laki-laki berusia 9 tahun karena terinspirasi adegan film maupun game. Ia menilai, peristiwa ini menjadi bukti nyata dampak buruk konten digital yang kurang tersaring bagi anak.

“Negara tidak boleh membiarkan konten hiburan dan ruang digital menjadi medan bebas yang membahayakan moral dan masa depan generasi muda. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa konten digital tidak berdampak buruk terhadap karakter anak-anak Indonesia,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (9/5).

Seperti diberitakan, teror aksi pembakaran sejumlah rumah warga di Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Ironisnya, pelaku aksi teror tersebut ternyata masih berusia 9 tahun. Meski tidak terjadi kebakaran lebih besar, namun aksi ini membuat resah warga.

Menurut warga di Kelurahan Tipar, Kota Sukabumi, aksi teror itu terjadi dalam beberapa hari berturut-turut. Dalam aksinya, pelaku membakar sampah yang berada di luar rumah warga hingga api sempat membesar. Anak tersebut melakukan pembakaran saat dini hari menjelang pagi saat warga tidak beraktivitas.

Dari hasil pemeriksaan Polsek Citamiang bersama Satreskrim Polres Sukabumi Kota, total rumah yang dibakar sebanyak 13 titik. Belasan rumah warga tersebut dibakar secara acak lantaran sang anak yang terinspirasi sebuah film dan game.

Baca juga:

Pembakaran 13 Rumah karena Game, DPR Minta Kebijakan Ruang Digital Anak Diperkuat

Atas kejadian ini, politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menilai penting bagi Pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap konten-konten digital dan hiburan.

“Pengawasan yang ketat terhadap konten hiburan dan konten-konten digital, termasuk game online, harus semakin diperkuat. Pemerintah wajib memastikan ruang digital yang aman bagi anak dengan sejumlah pendekatan,” sebutnya.

Puan mendorong Pemerintah meningkatkan sistem parental control pada platform-platform digital, dan menciptakan ekosistem dunia maya yang sehat dan edukatif bagi anak-anak. Ia meminta Pemerintah membangun sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah anak-anak terpapar konten kekerasan, maupun konten-konten negatif lainnya.

“Dibutuhkan infrastruktur yang strategis, dan kerja sama yang berkesinambungan dari pihak-pihak terkait, termasuk ketegasan Pemerintah terhadap pihak penyedia konten. Tantangan ini yang harus dijawab Pemerintah agar anak-anak kita terbebas dari pengaruh konten buruk,” papar Puan.

Menurut Puan, insiden kebakaran di Sukabumi tersebut harus menjadi peringatan bahwa keterlambatan dalam membangun sistem perlindungan anak di era digital berpotensi memicu krisis karakter generasi penerus bangsa.

"Harus ada regulasi yang kuat, literasi digital yang memadai, dan keterlibatan aktif negara, agar anak-anak tidak terekspos konten-konten kekerasan yang tidak sesuai dengan usia, nilai moral, dan budaya bangsa," tuturnya.

Baca juga:

Puan Jamin Sedot Masukan Publik Soal RUU PPRT

Ia pun menekankan pentingnya tata kelola ruang digital nasional yang berpihak pada perlindungan anak, dengan melibatkan pendekatan multisektor dari pemerintah, DPR, dunia pendidikan, serta pelaku industri digital.

“Platform digital juga harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan konten yang diperuntukkan bagi orang dewasa tidak bisa diakses oleh anak-anak. Pemerintah juga harus hadir sebagai pelindung utama kepentingan anak bangsa,” jelasnya.

Mantan Menko PMK itu juga mendorong pemerintah untuk segera merancang kebijakan nasional perlindungan anak di ruang digital yang mengatur tentang standar klasifikasi usia dan sensor konten digital yang lebih ketat. Puan mendukung adanya sanksi administratif terhadap platform yang membiarkan konten kekerasan dan destruktif diakses oleh anak- anak.

"Peristiwa di Sukabumi adalah peringatan bahwa generasi kita sedang menghadapi ancaman yang tidak kasat mata, yaitu krisis karakter akibat konsumsi konten digital yang tidak sehat," ujarnya.

Puan mengatakan anak-anak tidak bisa disalahkan atas penyimpangan perilaku akibat akses konten kekerasan yang dilihatnya.

“Anak-anak itu mencontoh apa yang mereka lihat. Sikap dan perilaku anak-anak menjadi tanggung jawab orang dewasa. Bagaimana pengawasan harus dilakukan dengan ketat. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama, termasuk pemangku kebijakan,” pungkasnya. (Pon)