BKN Pastikan Tes Kebangsaan untuk Pegawai KPK Berbeda Dari Tes CPNS
KPK. (Foto: Antara)
Merahputih.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap calon ASN KPK berbeda dengan TWK bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
CPNS merupakan calon karyawan dalam jenjang pemula atau posisi entry level sehingga TWK terhadap CPNS berupa pertanyaan soal pemahaman akan wawasan kebangsaan. Sementara itu, pegawai KPK yang alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) sudah menduduki jabatan senior.
“Sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara,” ujar Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Paryono Kepada wartawan, Minggu (9/5).
Baca Juga:
WP KPK: Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Alat Singkirkan Pegawai Berintegritas
Dalam TWK pegawai KPK, metode yang digunakan adalah assessment center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor.
Ia menyebutkan, asesmen ini dilakukan dengan menggunakan beberapa alat ukur, yaitu tes tertulis indeks moderasi bernegara dan integritas (IMB 68), penilaiaan rekam jejak (profiling), dan wawancara.
Paryono menekankan, banyak pihak yang dilibatkan dalam proses asesmen. a menegaskan, tim observer berasal dari sejumlah instansi yang juga telah memiliki pengalaman dan selama ini bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur tes wawasan kebangsaan.
Instansi tersebut yakni Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS, dan Pusat Intelijen TNI AD.
“Hal ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui assessor meeting,” ungkapnya.
Baca Juga:
Sejumlah Alasan Tes Kebangsaan Calon ASN KPK Dinilai Salah Kaprah
Sebelumnya, tes wawasan kebangsaan KPK menuai polemik karena dari total pegawai yang diikutsertakan dalam assessment, 1.274 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan 75 orang lainnya tidak lolos.
Kendati jumlahnya jauh lebih sedikit, namun 75 peserta tersebut diduga kuat merupakan kelompok pegawai yang masih memiliki independensi kuat. Salah satunya penyidik senior Novel Baswedan. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Ekonom Desak Transparansi Tender Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KPK Diminta Segera Turun Tangan
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba