Biro Hukum Pemprov DKI Belum dapat Arahan dari Gubernur Anies Terkait Pembelian RS Sumber Waras

MerahPutih.com - Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Yayan Yuhana mengaku belum menerima arahan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait pembatalan jual-beli Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Jakarta Barat.

"Belum, saya belum dapat arahan itu (pembatalan jual-beli RS Sumber Waras). Belum ada rapat khusus saya diundang terkait dengan yang Sumber Waras," ungkap Yayan saat dihubungi, Kamis (4/1) pagi.

Saat ini Yayan mengaku, pihaknya masih harus mengkaji lebih detail terkait dalam perjanjian jual beli lahan RS Sumber Waras tersebut untuk menentukan kebijakan yang akan diambil.

"Kan prinsipnya waktu jual beli kan ada perjanjian antara pihak yang membeli dan yang menjual. Kalau salah satu pihak ada yang ingin batal, tapi pihak lainnya tidak bisa menerima, ya bisa melalui pengadilan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengaku bakal membawa kasus Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Jakarta Barat ke pengadilan.

"Ya (Pengadilan) itu harus menunggu kajian dari biro hukum. biro hukum itu yang sedang kaji," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/1) malam.

Pasalnya, kata Sandiaga hal itu dilakukan karena pihak RS Sumber Waras tidak mau mengembalikan kerugikan negara sebesar Rp 191 Miliar.

"Pihak sumber waras tidak bisa mengembalikan kerugian negara Rp 191 miliar jadinya sekarang dalam proses pembatalan," ujarnya. (Asp)

Baca juga berita lain terkait kasus Sumber Waras di: Sandi Bakal Serahkan Kasus RS Sumber Waras ke Pengadilan