Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berniat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pembatalan pencabutan reklamasi Pulau F.
Soal pengajuan banding, Pemprov DKI sebenarnya pernah mengalami kekalahan saat mengajukan banding dalam gugatan reklamasi Pulau H yang digugat PT Taman Harapan Indah ke PTUN Jakarta.
Baca Juga:
Anies Ajukan Banding Putusan PTUN Batalkan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F
Anak usaha PT Intiland Development Tbk itu sebelumnya menggugat pencabutan izin reklamasi Pulau H dan memenangkan gugatan.
Kemudian Pemda DKI sempat mengajukan banding ke PTTUN. Ternyata PTTUN menguatkan putusan tingkat pertama yang meminta Anies mengembalikan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H.
Khawatir pengajuan banding akan kalah, Pemprov DKI bakal menggandeng anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yakni Bambang Widjojanto dan Nursyahbani untuk banding gugatan Pulau F.
"Tim Gub (TGUPP) akan memonitor apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita sampaikan. Tapi, mereka tidak bisa jadi pengacara, hanya mendampingi," kata Kepala Biro Hukum DKI Yayan Yuhanah di Gedung DPRD DKI lantai 10, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).
Saat ini, Yayan mengungkapkan, pihaknya tengah menyusun memori banding untuk disampaikan ke PTTUN. Dalam memori banding tersebut, Pemprov DKI akan menjelaskan prosedur yang dilalui untuk membatalkan izin reklamasi Pulau F.
"Kami memperkuat alasan-alasan kami, meyakinkan hakim bahwa apa yang sudah kami kerjakan itu prosedurnya sudah sesuai. Itu kan kami kalahnya di prosedur, ada yang terlewati. Kalau kewenangan, kewenangan Pak Gubernur," jelas Yayan.
Sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT Agung Dinamika Perkasa untuk meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan pencabutan izin pembangunan reklamasi Pulau F.
Keputusan dengan nomor perkara 153/G/2019/PTUN.JKT ini dibacakan ketua majelis hakim Andi Muh Ali Rahman, serta Umar Dani dan Enrico Simanjuntak selaku anggota pada Selasa, 21 Januari lalu. Persidangan sendiri sudah berjalan sejak 3 September 2019.
Didalam putusan itu Gubernur Anies harus mencabut keputusan gubernur (Kepgub) terkait pencabutan izin reklamasi pulau F.
"Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 ," demikian bunyi putusan yang dikutip, dalam laman resmi PTUN Jakarta pada Selasa, (28/1).
Baca Juga:
Lanjutan Sidang Reklamasi Pulau F, I, dan K, Hadirkan Saksi Penggugat
Kepgub Nomor 1409 Tahun 2018 tersebut dibuat Anies pada tanggal 6 September 2018 sebagai dasar hukum membatalkan perizinan reklamasi pada Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 yang dibuat mantan Gubernur DKI sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Selain itu, PTUN Jakarta juga menghukum Anies sebagai tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp369.000.(Asp)
Baca Juga:
