Bikin Isu Politik Uang di DPRD DKI, PSI Disarankan Fokus Urusi Caleg Saja

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 16 Juli 2019
Bikin Isu Politik Uang di DPRD DKI, PSI Disarankan Fokus Urusi Caleg Saja

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Bestari Barus. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Bestari Barus menyarankan agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lebih baik mengurusi kesiapan diri dulu sebagai partai baru daripada mengomentari DPRD DKI persoalan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Tidak semestinya, kata Bestari, PSI yang masih di luar struktur DPRD mencurigai proses pemilihan DKI yang dirumorkan terindikasi adanya politik uang.

Baca Juga: PSI Minta KPK Turun Tangan Usut Dugaan Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

"Lebih baik PSI buat seminar-seminar saja untuk meningkatkan kapasitas dari calegnya. Agar nanti segera menyiapkan diri untuk menjadi anggota dan dilantik pada 26 Agustus," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).

Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest. (Foto: MP/Asropih)

Bestari mengatakan, partai besutan Grace Natalie itu tidak usah menyetir rumor yang mereka sendiri juga belum bisa membuktikan. Menurutnya, jika PSI terus-terusan menyerang nantinya akan mendapat sentimen negatif dari partai lain di DKI.

Lagi pula saat ini, kata Bestari, sudah bukan lagi masa kampanye yang memerlukan berbagai strategi politik untuk mendompleng nama partai mereka menjadi besar.

"Saya khawatir PSI malah menyebar fitnah dan melanggar UU ITE. Kawan-kawan PSI harus bersikap dewasa karena nanti akan menjadi bagian dari pemerintahan daerah," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernes mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD.

Baca Juga: PKS Tantang PSI Buktikan Adanya Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

Ia mencium dalam proses pemilihan DKI 2 ini diduga ada politik uang. Rumor yang beredar ada persengkokolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat paripurna pemilihan wagub DKI yang harus dibayar dengan uang sekitar ratusan juta kepada anggota DPRD DKI yang hadir.

"Harga untuk kourum ratusan juta rupiah per kursi," kata Rian Ernest di kantor DPW DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Ernest menuturkan, rumor politik uang di pemilihan Wagub DKI itu ia terima dari dua elit Politisi di lingkungan DPDR DKI. Namun ia tak mau menyebutkan siapa sosok yang mencium politik uang di pemilihan DKI 2.

"Kalau itu ga bisa bilang tapi masih di DKI juga. Elit politik DKI. Ah aku nggak mau jawab lah. Tapi elit politik ada yang bicara seperti itu," tuturnya. (Asp)

Baca Juga: Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, Gerindra Siap Beking PSI dengan Syarat

#Partai Nasdem #PSI #Pansus DPRD DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan partai maupun golongan.
Dwi Astarini - Selasa, 10 November 2026
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Indonesia
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Kabar mengejutkan! Menyusul Giring Ganesha, Raja Juli Antoni resmi mundur sebagai Sekjen PSI. Simak alasan lengkap sang Menteri Kehutanan di sini.
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Indonesia
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengumumkan mundur dari PSI. Ia menyebut ada hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Bagikan