Bikin Isu Politik Uang di DPRD DKI, PSI Disarankan Fokus Urusi Caleg Saja

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 16 Juli 2019
Bikin Isu Politik Uang di DPRD DKI, PSI Disarankan Fokus Urusi Caleg Saja

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Bestari Barus. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Bestari Barus menyarankan agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lebih baik mengurusi kesiapan diri dulu sebagai partai baru daripada mengomentari DPRD DKI persoalan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Tidak semestinya, kata Bestari, PSI yang masih di luar struktur DPRD mencurigai proses pemilihan DKI yang dirumorkan terindikasi adanya politik uang.

Baca Juga: PSI Minta KPK Turun Tangan Usut Dugaan Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

"Lebih baik PSI buat seminar-seminar saja untuk meningkatkan kapasitas dari calegnya. Agar nanti segera menyiapkan diri untuk menjadi anggota dan dilantik pada 26 Agustus," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).

Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest. (Foto: MP/Asropih)

Bestari mengatakan, partai besutan Grace Natalie itu tidak usah menyetir rumor yang mereka sendiri juga belum bisa membuktikan. Menurutnya, jika PSI terus-terusan menyerang nantinya akan mendapat sentimen negatif dari partai lain di DKI.

Lagi pula saat ini, kata Bestari, sudah bukan lagi masa kampanye yang memerlukan berbagai strategi politik untuk mendompleng nama partai mereka menjadi besar.

"Saya khawatir PSI malah menyebar fitnah dan melanggar UU ITE. Kawan-kawan PSI harus bersikap dewasa karena nanti akan menjadi bagian dari pemerintahan daerah," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernes mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD.

Baca Juga: PKS Tantang PSI Buktikan Adanya Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

Ia mencium dalam proses pemilihan DKI 2 ini diduga ada politik uang. Rumor yang beredar ada persengkokolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat paripurna pemilihan wagub DKI yang harus dibayar dengan uang sekitar ratusan juta kepada anggota DPRD DKI yang hadir.

"Harga untuk kourum ratusan juta rupiah per kursi," kata Rian Ernest di kantor DPW DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Ernest menuturkan, rumor politik uang di pemilihan Wagub DKI itu ia terima dari dua elit Politisi di lingkungan DPDR DKI. Namun ia tak mau menyebutkan siapa sosok yang mencium politik uang di pemilihan DKI 2.

"Kalau itu ga bisa bilang tapi masih di DKI juga. Elit politik DKI. Ah aku nggak mau jawab lah. Tapi elit politik ada yang bicara seperti itu," tuturnya. (Asp)

Baca Juga: Isu Politik Uang Pemilihan Wagub DKI, Gerindra Siap Beking PSI dengan Syarat

#Partai Nasdem #PSI #Pansus DPRD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Josephine mengungkapkan, ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Jakarta Tolak Pemotongan Subsidi Pangan, Warga Juga Disebut Sulit Akses
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Indonesia
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Ia menanggapi polemik dengan menyerukan objektivitas, mengakui kontribusi pembangunan serta kekurangan era Orde Baru.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada
Indonesia
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Banyak program yang terkesan hanya menghibur warga DKI Jakarta
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Musim Hujan Ekstrem, Anggota Dewan PSI Nilai Pramono Gamang Pilih Kebijakan Hiburan atau Penanganan Banjir
Indonesia
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Jumat (31/10) malam kemarin terjadi kemacetan parah yang membentang sepanjang Jalan Outer Ring Road (JORR) dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 01 November 2025
Jumat Malam Tol JORR Macet Parah, PSI Minta Jam Operasional Truk di Jakarta Dibatasi
Bagikan