Biaya Pemindahan Keluarga ASN hingga ART-nya ke IKN Bakal Ditanggung Pemerintah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 24 Februari 2023
Biaya Pemindahan Keluarga ASN hingga ART-nya ke IKN Bakal Ditanggung Pemerintah

Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. (ANTARA/HO-Kementerian PUPR)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Aparatur sipil negara (ASN) dan aparat pertahanan dan keamanan, seperti TNI dan Polri akan dipindahkan bertahap ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun 2024.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan tunjangan atau biaya pindah, termasuk untuk ART.

Nantinya, biaya pindah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga:

Jokowi Sebut Pembangunan Training Center Sepakbola di IKN Dibiayai FIFA

Selain itu, akan diberikan juga flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap ASN.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ungkapnya di Instagram resminya @suharsomonoarfa, dikutip Jumat (24/2).

Suharso juga mengatakan bahwa nantinya akan ada sejumlah komponen yang dibiayai pemerintah saat ASN cs pindah ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Seperti uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi hingga biaya penginapan transit di Balikpapan.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah masih dalam proses membangun hunian untuk para ASN, TNI, dan Polri di IKN Nusantara.

Hunian atau fasilitas rumah dinas ada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Nantinya para ASN, TNI, Polri akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.

Selain pembangunan hunian ASN, saat ini juga sedang dibangun Embung Persemaian Mentawir untuk mewujudkan visi IKN sebagai kota hutan.

"Embung ini akan digunakan sebagai sumber air persemaian bibit pohon untuk pelaksanaan reboisasi Kawasan IKN," jelas Suharso.

Baca Juga:

Investor Bakal Ditawarkan Cicipi Kabin Menginap Jokowi di IKN

Embung Persemaian Mentawir diketahui memiliki kapasitas air baku sebanyak 40 liter per detik. Progres fisik pembangunan hingga 12 Januari 2023 sudah mencapai 98,04 persen.

Proyek ini telah dilakukan sejak 24 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2022.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, semua bangunan yang ada di IKN akan langsung ditempati segera setelah selesai dibangun.

Hal itu dilakukan agar keramaian di IKN segera terwujud.

"Kalau ada keramaian berarti perlu restoran, perlu sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, Universitas, perlu rumah sakit, perlu klinik, perlu entertainment, hiburan, perlu mal, dan lain-lain," lanjutnya.

Pada Kamis (23/2), Presiden mengunjungi lokasi pembangunan Istana Kepresidenan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Presiden optimistis kawasan Istana Kepresidenan akan siap digunakan untuk perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI pada bulan Agustus 2024.

“Kawasan ini adalah kawasan istana, Istana Kepresidenan yang saya optimistis tahun depan bulan Agustus insyaallah sudah bisa upacara di sini," ujar Jokowi.

Jokowi menyebutkan bahwa desain dari Istana Presiden akan sama seperti yang dirancang oleh seniman I Nyoman Nuarta. Meski demikian, akan tetap ada penyesuaian dengan kondisi di lapangan.

"Desainnya sama, tapi juga nanti di lapangan ya mungkin sedikit-sedikit ada penyesuaian dengan kondisi lapangannya," ungkap Jokowi. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Yakin Bisa Upacara 17 Agustus 2024 di Istana Kepresidenan IKN

#IKN Nusantara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Indonesia
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Otorita IKN akan mengalami peningkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Indonesia
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Pembangunan IKN tetap berlanjut meski anggaran yang dialokasikan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) fluktuatif tiap tahunnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Indonesia
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Ada permintaan dari Kepala OIKN untuk mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan VIP menjadi bandara umum.
Dwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Indonesia
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
, lima batalyon baru itu akan ditempatkan di Jakarta, Lampung, Ambon, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah Natuna.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
Indonesia
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan program strategis Presiden Prabowo saat ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Indonesia
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Usulan yang dilontarkan Partai NasDem agar Wapres berkantor di IKN tidak mudah direalisasikan.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
"Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgent kalau Gibran berkantor di IKN.”
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
Indonesia
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Selain biaya seremonial acara, negara juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk para pejabat yang datang ke sana.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 Juli 2025
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Indonesia
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Bagikan