BI: Utang Luar Negeri Indonesia Naik 8,7 Persen Capai Rp5.533 Triliun

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 17 Juni 2019
BI: Utang Luar Negeri Indonesia Naik 8,7 Persen Capai Rp5.533 Triliun

Bank Indonesia (ANT)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bank Indonesia (BI) melansir utang luar negeri (ULN) Indonesia naik 8,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) per akhir April 2019 menjadi 389,3 miliar dolar AS atau setara Rp5.533 triliun dengan menggunakan perhitungan kurs tengah pada 30 April yakni Rp14.215 per dolar AS.

Rinciannya terdiri atas utang pemerintah yang ditambah dengan bank sentral sebesar 189,7 miliar dolar AS dan utang swasta termasuk BUMN sebesar 199,6 miliar dolar AS.

"ULN Indonesia secara keseluruhan tumbuh 8,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2019 sebesar 7,9 persen (yoy)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onnny Widjanarko, Senin (17/6).

BACA JUGA: Waspadai Jebakan Gelontoran Utang Luar Negeri di Era Jokowi

Utang luar negeri
Ilustrasi Utang Luar Negeri. (Thinkstockphotos.com)

Kenaikan ULN itu, menurut Bank Sentral, karena transaksi penarikan neto utang dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS. Jika melihat sektornya, kenaikan ULN lebih didominasi kenaikan utang swasta, karena ULN pemerintah tumbuh melambat.

BI mencatat sebagaimana dilansir Antara, ULN pemerintah pada April 2019 tercatat sebesar 186,7 miliar dolar AS atau tumbuh 3,4 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,6 persen (yoy).

BACA JUGA: Utang Luar Negeri Indonesia Naik US$12 M per November 2018, BI: Masih Aman

Penurunan ULN pemerintah ini karena pemerintah membayar pinjaman senilai 0,6 miliar dolar AS dan terjadi penurunan kepemilikan nonresiden (asing) di Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 0,4 miliar dolar AS karena ketidakpastian di pasar keuangan global, imbas dari perang dagang.

ULN pemerintah banyak dialokasikan untuk pembiayaan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8 persen dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,3 persen), sektor jasa pendidikan (15,8 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), dan serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,4 persen).

Uang tunai
Uang tunai siap edar (foto Setkab)

Sebaliknya, ULN swasta naik 14,5 persen (yoy) menjadi 199,6 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2019 sebesar 13 persen (yoy). ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2 persen terhadap total ULN swasta.

Namun, BI menyebutkan struktur ULN Indonesia tetap sehat, yang terlihat dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir April 2019 sebesar 36,5 persen atau relatif sama dengan rasio ULN pe PDB di Maret 2019. "Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN," tutup pejabat BI itu. (*)

#Utang Luar Negeri #Bank Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
67 Juta Orang Indonesia Sudah Pakai QRIS Buat Transaksi
BI menargetkan jumlah pengguna QRIS mencapai 69,32 juta pada akhir tahun ini atau tumbuh sebesar 20,26 persen secara tahunan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
67 Juta Orang Indonesia Sudah Pakai QRIS Buat Transaksi
Indonesia
Utang BLBI Lunas, para Obligor Tetap Dikejar
Tugas penagihan kewajiban itu akan dialihkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI Lunas, para Obligor Tetap Dikejar
Indonesia
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Pemerintah resmi melunasi utang BLBI Rp218,3 T ke BI setelah 30 tahun. Hak tagih dan penyitaan aset obligor nakal diambil alih Kemenkeu!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Utang BLBI 30 Dekade ke BI Lunas, Kemenkeu Ambil Alih Tugas Satgas Tagih Aset Obligor
Indonesia
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Indonesia
Profil Deputi Gubernur Senior BI Aida S Budiman, Eks Wadir Eksekutif IMF Jadi Orang Nomor Dua Bank Sentral
Dengan rekam jejak internasional di IMF dan pengalaman panjang di BI, Aida S Budiman diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter Indonesia
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
Profil Deputi Gubernur Senior BI Aida S Budiman, Eks Wadir Eksekutif IMF Jadi Orang Nomor Dua Bank Sentral
Indonesia
Destry Damayanti Telah Disetujui DPR Jadi Gubernur BI, Ini Tim Anyar Pimpinan BI
Komisi XI DPR RI telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) selama dua hari berturut-turut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Agustus 2026
Destry Damayanti Telah Disetujui DPR Jadi Gubernur BI, Ini Tim Anyar Pimpinan BI
Berita Foto
Aida S. Budiman Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Senior BI di Komisi XI DPR
Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Aida S. Budiman Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Senior BI di Komisi XI DPR
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Indonesia
Bakom Bantah Wacana Jadikan Bank Indonesia Bagian Dari Pemerintah
Pernyataan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal Hastiadi di tengah sorotan terhadap independensi bank sentral.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2026
Bakom Bantah Wacana Jadikan Bank Indonesia Bagian Dari Pemerintah
Bagikan