BGN Klaim Banyak Restoran Beralih Fungsi Jadi Dapur MBG, Bakal Ada 14 Ribu SPPG Dibangun Tanpa APBN

MerahPutih.com - Program makan bergizi gratis terus jadi prioritas pemerintah. Di klaim bakal ada 14.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang dipersiapkan BGN bekerja sama dengan mitra.

Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun SPPG, tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Ya, jadi semuanya membangun sendiri, dan kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp 1,5 miliar sampai Rp2 miliar," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana.

Ia mengklaim, uang yang sudah beredar di masyarakat dari MBG, sudah hampir Rp 28 triliun.

Baca juga:

196 Orang Jadi Korban Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis di Sragen

"Dan itu adalah bukan uang APBN, tetapi uang mitra. Jadi, kalau di daerah-daerah, toko bangunan itu kebanjiran pembelian untuk bahan baku membangun SPPG itu murni uang dari para mitra," kata Kepala BGN.

Dadan menyebutkan, beberapa mitra BGN yang turut membangun SPPG, yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin), ormas Muhammadiyah, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI.

"Jadi, MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi, sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra. Jadi, secara total memang uang yang beredar di masyarakat cukup besar," kata Dadan.

Dadan mengungkapkan, saat ini sejumlah pemilik restoran, kafe, katering, bahkan hotel ada yang memilih untuk berubah fungsi menjadi SPPG dan ikut menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Melayani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan mengirimkan makanan ke berbagai penerima manfaat," katanya.

Ia memaparkan, perubahan ini, kalau satu restoran biasanya melayani sekitar 500 pengunjung, sekarang restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi.

"Dan tidak ada satu pun yang parkir di restoran tersebut. Jadi, makanan dikirim ke sekolah, atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui (busui), dan anak balita," katanya. (*)