BGN Bantah Adanya Dapur Fiktif MBG, Berdalih hanya belum Dibangun

MERAHPUTIH.COM — DUGAAN adanya dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) fiktif yang seharusnya sudah beroperasi mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) dibantah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Bantahan itu disampaikan setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8). Dadan menekankan lokasi yang dinyatakan tercatat sudah penuh terdapat SPPG rekanan di portal resmi BGN bukanlah fiktif, melainkan belum dibangun.

"Bukan dapur fiktif. Jadi kan untuk proses menjadi mitra itu mereka mengajukan titik lokasi pembangunan. Ya, sudah masuk dan kemudian kami sudah sebarkan 14 ribu SPPI yang sudah lulus dari pendidikan base tiga, dan kemudian mereka melaporkan ada yang sudah dibangun, ada yang belum," kata Dadan saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip ANTARA.

Dadan menjelaskan, saat mengajukan menjadi SPPG mitra BGN untuk pelaksanaan Program MBG, calon mitra harus menentukan lokasi SPPG. Dalam kasus yang ditemukan oleh Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis, pendaftaran SPPG mitra BGN telah ditutup karena kuota penuh. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, banyak wilayah yang belum membangun dapur SPPG.

Baca juga:

BGN Klaim Banyak Restoran Beralih Fungsi Jadi Dapur MBG, Bakal Ada 14 Ribu SPPG Dibangun Tanpa APBN

Berdasarkan laporan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia(SPPI) yang akan bekerja di seluruh SPPG di Indonesia, Dadan mengungkapkan ada beberapa titik lokasi yang sudah membangun dan yang belum membangun SPPG. "Mereka (SPPI) melaporkan ada (SPPG) yang sudah dibangun, ada yang belum. Jadi bukan fiktif, tapi ada yang sudah menyediakan tempat, tapi belum ada pembangunan," kata Dadan.

Dadan merinci, hingga Selasa ini, terdapat 17 ribu calon SPPG yang tengah diverifikasi, dengan proses percepatan hingga 200–300 verifikasi per hari.

Ia menyampaikan saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani 5.103 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. SPPG tersebut menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI), hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.(*)

Baca juga:

DPR Desak BGN Cabut Izin Operasional SPPG yang Lalai dan Bahayakan Anak