Besok, DPR Gelar Raker Bahas Minyak Goreng Bareng Mendag

MerahPutih.com - Persoalan minyak goreng hingga hari ini masih belum selesai. Kebutuhan pokok tersebut masih langka dan harganya tinggi di banyak daerah.

Komisi VI DPR RI bakal melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Kamis (17/3) besok, terkait minyak goreng tersebut.

"Iya, kira-kira begitu (raker dengan Mendag M Lutfi)," kata Ketua Komisi VI DPR Faisol Reza saat dikonfirmasi Merahputih.com, Rabu (16/3) malam.

Baca Juga:

Kapolri Dicurhati Pedagang Pasar, Permintaan Minyak Goreng Curah Tinggi tapi Stok Langka

Pimpinan DPR sebelumnya mengultimatum Mendag Lutfi, lantaran dua kali absen dalam rapat gabungan DPR dengan pemerintah terkait kelangkaan minyak goreng.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya bakal memanggil paksa Mendag Lutfi apabila tidak lagi menghadiri undangan rapat dengan DPR.

Tak hanya Dasco, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mempertimbangkan untuk membentuk pansus minyak goreng guna menjawab keresahan masyarakat akibat kelangkaan yang telah terjadi berbulan-bulan lamanya.

Baca Juga:

Food Station Tjipinang Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng di Tiap Kelurahan

Menurut Rachmat Gobel, kelangkaan minyak goreng yang terjadi secara meluas di masyarakat, dapat berdampak pada persoalan politik dan keamanan.

“Saya akan menyarankan, akan mempertimbangkan untuk dibawa ke pansus saja (soal minyak goreng), karena isunya ini isu besar sehingga ini akan dibahas lintas fraksi nantinya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, (16/3).

Rachmat menjelaskan, selama dua tahun terakhir, perekonomian masyarakat miskin terpukul karena adanya pandemi sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan.

Masyarakat kelas menengah, kata politikus Partai NasDem ini, juga ikut kesulitan karena banyaknya kasus yang muncul, mulai dari pinjaman online, illegal trading, dan lainnya.

Saat ini, menjelang bulan puasa, harga juga mulai merangkak naik. Padahal, pendapatan masyarakat kian berkurang. Karena itu, menurutnya, pembentukan pansus tersebut dapat meluas kepada persoalan tata niaga perdagangan di Indonesia, mulai dari beras, gula, dan sebagainya. (Pon)

Baca Juga:

Harga Minyak Goreng Kemasan Akan Diserahkan Pada Mekanisme Pasar