Warga Kupang Lakukan Uji Swab Massal Sehabis Dikunjungi Menteri Edhy

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2020
Warga Kupang Lakukan Uji Swab Massal Sehabis Dikunjungi Menteri Edhy

Menteri Edhy Prabowo saat kunjungan kerja di Kupang, NTT. (Foto: Antara).

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, melakukan uji usap atau swab bagi warga Desa Mata Air, yang sempat melakukan kontak erat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Uji swab pada warga ini, terkait antisipasi penyebaran COVID-19 setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sempat mengunjungi Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang untuk melihat hasil potensi perikanan pada Sabtu (29/8).

Kepala Desa Mata Air Beni Kanuk mengatakan, selama berada di Desa Mata Air kata dia, sejumlah warga sempat melakukan foto bersama dan bersalaman dengan Menteri Edhy Prabowo.

Baca Juga:

Menteri KP Edhy Prabowo Positif COVID-19

Sejumlah warga Desa Mata Air yang menjalani uji usap atau tes swab terdiri dari tiga orang penari yang mengalungkan selendang kepada Menteri Edhy Prabowo, Kepala Desa Mata Air dan Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe dan Camat Kupang Tengah, Rudolof Taalan.

"Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe juga menjalani swab pada hari ini. Beliau merupakan warga Desa Mata Air sehingga wajib menjalani swab guna mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19," kata Benny Kanuk dikutip Kantor Berita Antara.

Menteri KP
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. (Foto: KKP)

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kabupaten Kupang, Thomas Sonbai mengatakan, ujia swab terhadap sejumlah pihak itu sebagai upaya antisipasi penyebaran COVID-19.

"Kami melakukan uji swab sebagai antisipasi sehingga tidak ada penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kupang yang saat ini masuk dalam zona hijau COVID-19," kata Thomas Sonbai.

Baca Juga:

Menteri Edhy Beli Ratusan Senjata Serbu untuk Tindak Maling Ikan

#Edhy Prabowo #KKP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Pulau Kapal Besar memiliki luas kurang lebih 0,088 Km persegi atau 8,8 hektare, sedangkan Pulau Kapal Kecil seluas 0,018 Km persegi atau 1,8 hektare.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Indonesia
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Mendorong agar KKP mampu melakukan peningkatan produktivitas dengan penggunaan teknologi budi daya ramah lingkungan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Indonesia
Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
"Tetapi apabila pulau kecil itu boleh (dilakukan pemanfaatan) maka kalau dia belum punya izin (pemanfaatan), maka kita lakukan penyegelan dan kita minta mereka untuk melakukan proses legalisasi yang benar sekaligus kita lakukan sosialisasi," kata Trenggono.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
 Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Tambang nikel, khususnya perlintasan jalur dari lokasi tambang ke smelter, menjadi hal yang harus dikaji ulang mengingat hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi terumbu karang
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Juni 2025
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Indonesia
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Mei 2025
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Indonesia
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
Lokasi penangkapan kapal asing antara lain yakni dua kapal Vietnam di Laut Natuna Utara, satu kapal China di Perairan Selatan Bali, dua kapal Filipina di Perairan Papua, serta satu kapal Filipina dan 21 rumpon di Bitung, Sulawesi Utara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Mei 2025
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
Bagikan