Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bakal memanggil pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi serta pengembang proyek Meikarta.
KPK mengingatkan langkah mantan Wali Kota Bandung itu berpotensi mengganggu proses hukum kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta yang kini tengah diusut.
"Kami ingatkan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang beresiko menghambat penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (26/10).
Pasalnya, kata Febri, pihak-pihak yang dipanggil oleh Emil kemungkinan bakal diperiksa penyidik. Sejauh ini, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi, dari pihak Pemkab Bekasi, Lippo Group, hingga Pemprov Jawa Barat. "Karena tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang akan dipanggil tersebut juga merupakan saksi bagi KPK," ujar Febri.
Sebagai gubernur baru, Emil mengaku ingin mencari keterangan lengkap soaal duduk perkara proyek Meikarta di Cikarang. Saat ini, dia masih mencari waktu untuk melakukan pemanggilan ke pihak-pihak terkait.
"Iya saya masih belum punya waktu yang memadai. Jadi nanti lah dikabari. Tapi artinya semua pihak dari Pemkab Bekasi, internal Pemprov dan Meikartanya akan saya panggil," ujar Emil, Selasa (23/10).
Email memang belum bisa berkomentar banyak soal Meikarta karena proyek itu dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan (Aher). Saat itu, Pemprov Jabar hanya mengabulkan 84,6 hektare dari lahan 700 hektar lahan yang diajukan Pemkab Bekasi untuk pembangunan Meikarta.
Lembaga antirasuah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta. Mereka di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Kemudian pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi Jamaludin.
Kemudian Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, Neneng dan anak buahnya diduga menerima suap Rp7 miliar dari Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group.
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. (Pon)
