Berat Buat PBB, Yusril Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen


Yusril Ihza Mahendra. (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengaku tak setuju dengan usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi lima persen.
Yusril menilai, ambang batas parlemen saat ini yakni sebesar empat persen berat untuk dipenuhi.
Baca Juga:
"Ketika kemudian dinaikkan, lalu naik (lagi) menjadi 10 persen, itu nanti jadi partai tunggal lama-lama," ujar Yusril kepada wartawan, di Jakarta Pusat, Rabu (15/1).
Sementara saat disinggung tentang apakah PBB merasa dijegal dengan wacana ini, Yusril tidak menjawab tegas.

Dia hanya menegaskan berat bagi partainya jika ambang batas parlemen dinaikkan.
"Ya bagi kita berat lah ya. Bagi kita empat persen saja sesuatu yang enggak mudah dicapai," kata Yusril yang juga mantan Menteri Kehakiman ini.
Baca Juga:
PKB Tak Masalahkan Ambang Batas 'Parlementary Treshold' Ditingkatkan
Yusril menegaskan, ambang batas parlemen sebesar empat persen tidak perlu dinaikkan.
"Saya kira empat persen sudah cukup. Enggak perlu dinaikkan lagi," tegas dia. (Knu)
Baca Juga:
Gerindra Belum Bersikap Soal Ambang Batas 'Parliamentary Treshold'
Bagikan
Berita Terkait
TNI Diminta Jalin Komunikasi dengan Ferry Irwandi, Yusril: Pidana Adalah Jalan Terakhir

Menko Yusril Tegaskan TNI Tidak Bisa Laporkan Aktivis Ferry Irwandi Atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Dijenguk Menko Yusril di Rutan Polda, Delpedro Marhaen Bersikukuh Tidak Bersalah

Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan

Demo di Indonesia Jadi Sorotan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yusril Pastikan Penuhi Tuntutan 17+8

Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.

PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum

Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden

PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh

Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina
