Berat Buat PBB, Yusril Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 16 Januari 2020
Berat Buat PBB, Yusril Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen

Yusril Ihza Mahendra. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mengaku tak setuju dengan usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi lima persen.

Yusril menilai, ambang batas parlemen saat ini yakni sebesar empat persen berat untuk dipenuhi.

Baca Juga:

PPP Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen 5 Persen

"Ketika kemudian dinaikkan, lalu naik (lagi) menjadi 10 persen, itu nanti jadi partai tunggal lama-lama," ujar Yusril kepada wartawan, di Jakarta Pusat, Rabu (15/1).

Sementara saat disinggung tentang apakah PBB merasa dijegal dengan wacana ini, Yusril tidak menjawab tegas.

Partai Bulan Bintang (PBB). (Foto: partaibulanbintang.or.id)
Partai Bulan Bintang (PBB). (Foto: partaibulanbintang.or.id)

Dia hanya menegaskan berat bagi partainya jika ambang batas parlemen dinaikkan.

"Ya bagi kita berat lah ya. Bagi kita empat persen saja sesuatu yang enggak mudah dicapai," kata Yusril yang juga mantan Menteri Kehakiman ini.

Baca Juga:

PKB Tak Masalahkan Ambang Batas 'Parlementary Treshold' Ditingkatkan

Yusril menegaskan, ambang batas parlemen sebesar empat persen tidak perlu dinaikkan.

"Saya kira empat persen sudah cukup. Enggak perlu dinaikkan lagi," tegas dia. (Knu)

Baca Juga:

Gerindra Belum Bersikap Soal Ambang Batas 'Parliamentary Treshold'

#PBB #Yusril Ihza Mahendra
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bantuan hukum pro bono dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diperluas, agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Dunia
2 Negara Eropa Desak Pembatasan Hak Veto di Dewan Keamanan PBB, Hambat Tindakan Kemanusian
Usulan tersebut kini telah didukung oleh lebih dari 20 negara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
2 Negara Eropa Desak Pembatasan Hak Veto di Dewan Keamanan PBB, Hambat Tindakan Kemanusian
Dunia
PBB Kutuk Aksi Israel Bantai Anak-Anak Gaza Saat Gencatan Senjata
Serangan militer udara bagian dari perintah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
PBB Kutuk Aksi Israel Bantai Anak-Anak Gaza Saat Gencatan Senjata
Indonesia
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan pembatasan status tersangka minimal satu tahun dalam revisi KUHAP.
Soffi Amira - Minggu, 26 Oktober 2025
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Dunia
Badan PBB Urusan Kemanusian Puji Indonesia Atas Bantuan Buat Gaza, Minta Generasi Muda Tingkatkan Kontribusi
Pejabat OCHA menyatakan, saat ini pihaknya mencatat masih ada 60 konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia hingga saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Badan PBB Urusan Kemanusian Puji Indonesia Atas Bantuan Buat Gaza, Minta Generasi Muda Tingkatkan Kontribusi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang dapat membenarkan klaim yang beredar tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Indonesia
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Menurut Yusril, kedua narapidana itu telah berusia lanjut. Namun, dia masih enggan membuka identitas kedua narapidana asal belanda itu.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Indonesia
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Yusril menyebut pemerintah tidak menetapkan target waktu penyelesaian, karena hal ini tidak termasuk prioritas yang harus segera dirampungkan.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Dunia
Armada Global Sumud Flotilla Diserang Israel, PBB Ingatkan Keselamatan Aktivis Kemanusian
Perhatian utama PBB adalah memastikan semuanya diselesaikan secara damai tanpa kekerasan, terutama bagi mereka yang berpartisipasi dalam aksi damai ini.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Oktober 2025
Armada Global Sumud Flotilla Diserang Israel, PBB Ingatkan Keselamatan Aktivis Kemanusian
Dunia
Israel Blokade Armada Global Sumud, Komisi I DPR: Serangan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan
DPR desak PBB segera bertindak menghentikan blokade Gaza dan menjamin keselamatan para aktivis internasional yang ditahan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Oktober 2025
Israel Blokade Armada Global Sumud, Komisi I DPR: Serangan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan
Bagikan