Beras Food Station Disebut tak Penuhi Standar Mutu Premium, BP BUMD DKI hanya Bilang akan Pelajari
Ilustrasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Cabang Makassar. (Foto: Antara)
MERAHPUTIH.COM - KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) telah melakukan uji mutu sampel beras terhadap perusahaan produksi beras, salah satunya PT Food Station Tjipinang Jaya. Hasilnya, beras dari BUMD milik Pemprov DKI tersebut dinyatakan tak memenuhi standar mutu premium.
Saat menyikapi hal itu, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan pihaknya akan mempelajari hasil pengujian itu sebelum melakukan tindakan lanjutan. "Saya pelajari dulu, ya. Kalau saya sudah tahu, saya pasti cerita," ujar Syaefuloh di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch Arief Cahyono mengatakan sampel beras dari Food Station telah diuji di lima laboratorium independen. Hasil pengujian menunjukkan beberapa merek seperti Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos tidak memenuhi persyaratan mutu sebagai beras premium sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, ditemukan juga bahwa produk tersebut dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
"Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini," ujar Arief dalam keterangan tertulisnya.
Baca juga:
Soal Beras Oplosan, DPRD DKI Ingatkan BUMD Mandat Utama, Tidak Sekadar Kejar Profit
Kementan juga menyoroti informasi lain yang beredar di media terkait dengan dugaan praktik pengoplosan beras di Pasar Induk Beras Cipinang. Seorang pedagang mengungkap adanya pesanan 10 ton beras dari salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang dikemas dalam 2.000 karung berukuran lima kilogram. Setiap karung berisi campuran berbagai jenis beras. Hal itu dilakukan diduga untuk menekan harga dan meraup keuntungan lebih besar.
"Kami mengimbau PT Food Station Tjipinang Jaya dan pihak-pihak terkait untuk segera fokus pada perbaikan mutu produk. Daripada sibuk menangkis isu di media, kami ingin melihat langkah nyata untuk memastikan mutu beras sesuai standar dan harga tetap wajar bagi masyarakat," tegas Arief.
Beberapa waktu lalu, Mentan Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan hasil investigasi yang dilakukan bersama Satgas Pangan. Dalam investigasi itu sebanyak 212 merek beras diduga merupakan beras oplosan, yakni campuran antara beras medium dan premium.
"Kami tidak akan menoleransi praktik curang seperti ini. Jangan permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral," tegas Amran.(Asp)
Baca juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
70 Ribu Hektare Sawah Rusak Akibat Banjir Sumatera, Cadangan Beras Disiapkan 120 Ribu Ton
Pemprov DKI Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Nataru hingga Januari 2026
Harga Pangan 12 Desember: Cabai Rawit Tembus Rp 80 Ribu Per Kg, Telur dan Bawang Ikut Meroket
Pemprov DKI Kirim 15 Ton Pangan untuk Stabilkan Harga di Kepulauan Seribu
Harga Pangan Merangkak Naik, Ini Alasan Kemendag
Harga Bapok Terbaru 7 Desember 2025: Cabai Rawit Melambung Sendiri, Mayoritas Pangan Malah Kompak Turun Drastis
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
Hadapi Gangguan Cuaca Kemenkeu Yakinkan Harga Pangan Terkendali Saat Nataru
Modus Beras dan Gula Impor Ilegal Pakai Pelabuhan Free Trade Zone
Tanggapan Mendag dan Bea Cukai Soal 250 Ton Beras Impor di Aceh