Eddy Flo
MerahPutih.Com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai, Indonesia dianggap belum siap menerapkan sistem pengupahan per jam seperti di negara maju.
Pemerintah berdalih pengupahan per jam akan dihitung berdasarkan produktivitas pekerjanya. Namun, cara itu dianggap tidak akan berjalan lancar.
Baca Juga:
Kemenaker Mau Hapus UMK Cuma Pakai UMP, KSPI: Ini Ngawur dan Bisa Memiskinkan
Apalagi, perumusan RUU Omnibus Law tak pernah melibatkan serikat pekerja dan mengutamakan pendapat para pengusaha.
Pasalnya, di negara maju, permintaan dan penawaran tenaga kerja serta angka penganggurannya relatif kecil. Selain itu, sistem jaminan sosialnya sudah layak termasuk adanya unemployment insurance sehingga mereka pindah kerja di pasar kerja relatif mudah.
"Upah per jam itu ada, mayoritas negara industri maju itu menggunakan sistem upah per jam. Tapi dia harus mensyaratkan beberapa hal. Dengan kecilnya itu orang pindah-pindah kerja gampang karena tersedianya lapangan kerja, angka pengangguran kecil dengan demikian upah per jam bisa mengukur produktivitas. Indonesia kan enggak punya itu," ujar Iqbal saat ditemui di Jakarta, Sabtu (28/12).
Di sisi lain, sistem pengupahan per jam harus menyasar sektor-sektor pekerjaan tertentu. Tidak bisa digeneralisir untuk seluruh jenis pekerjaan.
Semisal, pengemudi ojek online dan kontributor media yang selama ini dibayar per jam atau per berita.
"Menteri Ketenagakerjaan bilang hanya yang jam kerjanya 35 jam doang, sektor apa yang mau disasarkan enggak jelas. Jadi sektor mana yang mau disasar. Menteri ini paham enggak?" tanyanya.
Iqbal menyebut pula, KSPI tetap menolak omnibus law lapangan cipta kerja klaster ketenagakerjaan yang secara langsung berarti melakukan revisi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003.
Ini khususnya terhadap pasal tertentu, seperti pasal tentang upah, pesangon, tenaga kerja asing (TKA), jam kerja, outsourcing, jaminan sosial, dan lain sebagainya.
KSPI bakal menggelar aksi unjuk rasa 16 Januari di seluruh Indonesia dengan tuntutan penolakan Omnibus Law.
"Kita akan turun (unjuk rasa merespon Omnibus Law) di seluruh provinsi," tegas Said.
Said Iqbal menilai bahwa Omnibus Law ini sangat merugika para pekerja, sebab dalam perancangannya sama sekali pemerintah tidak melibatkan buruh, oleh karenanya Omnibis Law ini undang-undang bercitra rasa pengusaha. dengan dalih investasi.
"Sekarang tiba-tiba pengusaha datang dengan jargon inveatasi dia ingin merombak. dan rombakannya ingin merugikan posisi buruh, saya menggunakan terminologi, jadi ini bukan pengusahanya tapi sifat pengusahanya. jangan seperti dracula, menghisap darah, enggak peduli yang diisep darahnya mati yang penting dia kenyang. ini sifat, tidak hanya dimiliki satu dua perusahaan atau beberapa orang," ungkapnya.
Said Iqbal mempertanyakan pemerintah kenapa pihak tidak melibatkan kaum pekerja dalam perumusan Omnibus Law.
Baca Juga:
"Kenapa mesti takut melibatkan buruh. tadi juga disebut bahwa pihak yang akan membuat ?egal draftingnya omnibus law juga dari 0engusaha dan tidak melibatkan buruh sama sekali," ungkapnya.
Padahal, saat dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jokowi berjanji akan melibatkan seluruh stakeholder.
"Tanggal 2 Oktober 2019 ketika saya bertemu Presiden Jokowi di Itsana Bogor, pesannya presiden melibatkan stake holder, pemerintah pengusaha dan serikat buruh, tapi kenapa serikat buruh tidak dikibatkan dalam proses ini," pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
