Benarkah ada Megawati Dibalik Kisruh PDIP VS KPK?

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 23 Januari 2015
Benarkah ada Megawati Dibalik Kisruh PDIP VS KPK?

Presiden Joko Widodo (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kanan) disaksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) saat memberikan potongan nasi tumpeng. (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Pemikir politik Puspol Indonesia Ubedilah Badrun menilai penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh penyidik Bareskrim mabes Polri adalah tindak lanjut  perselisihan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan KPK. 

Ubedilah menjelaskan, perseteruan antara PDIP dengan KPK dimulai dari penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kepemilikan rekening gendut. Usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, genderang perang makin kuat dan pertarungan semakin sengit. 

"Saya katakan aktor utama dibalik kekisruhan ini adalah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri," kata Ubed saat dihubungi merahputih.com, Jakarta, Jumat (23/1). 

Ubedilah yang juga mantan aktivis pergerakan 1998 menambahkan, meski Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh, namun peranan Ketua Umum DPP PDIP masih terlihat dominan. 

Peran serta Megawati Soekarnoputri terlihat jelas saat Presiden Joko Widodo menyusun komposisi kabinet dalam Kabinet Kerja. Dalam konteks pemilihan Calon Kapolri, Megawati juga berperan dominan dengan mengajukan Komjen Budi Gunawan yang juga bekas ajudannya sebagai calon Kapolri tunggal.

Sebaliknya Presiden Joko Widodo tidak bisa menolak usulan yang diajukan Megawati. Meski Komjen Budi Gunawan sudah menyandang status sebagai tersangka, Presiden Joko Widodo tidak juga menunjuk calon Kapolri lain menggantikan Budi Gunawan. 

"Ini kesalahan fatal yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini DPR RI juga punya kontribusi dalam meloloskan Budi Gunawan karena meloloskan calon Kapolri bermasalah," tandas Ubed. 

Sebelumnya  Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap penyidik Bareskrim Polri. Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie, Bambang ditangkap karena terkait dugaan kasus mengarahkan saksi palsu dalam Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010 dalam sidang Pilkada di MK. Pelaporan dilakukan pada 15 Januari lalu oleh sekelompok masyarakat. (BHD) 

 

#KPK Vs Polri #Polri #Penangkapan Bambang Widjojanto #Bambang Widjajanto Ditangkap #Bambang Widjajanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bareskrim Polri membongkar sindikat TPPO yang merekrut 58 WNI, termasuk mantan TNI dan Polri, menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 03 November 2026
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Indonesia
Kapolres Sukoharjo Dicopot, Polda Jateng Tegaskan Evaluasi Penanganan di Ponpes
Evaluasi terhadap empat personel tersebut merupakan kebijakan pemimpin Polri sebagai respons atas peristiwa yang terjadi di Sukoharjo.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Kapolres Sukoharjo Dicopot, Polda Jateng Tegaskan Evaluasi Penanganan di Ponpes
Indonesia
DPR Apresiasi Polri Larang Personel Gunakan Vape, Polisi Harus Jadi Teladan
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui perangkat vape.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
DPR Apresiasi Polri Larang Personel Gunakan Vape, Polisi Harus Jadi Teladan
Indonesia
Polri Waspadai Vape Jadi Media Peredaran Narkotika Cair, Etomidate Disorot
Perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Polri Waspadai Vape Jadi Media Peredaran Narkotika Cair, Etomidate Disorot
Indonesia
Polri Terbitkan Larangan Vape untuk Seluruh Anggota, Berlaku hingga Luar Kantor
Polri kini menerbitkan aturan larangan penggunaan vape terhadap seluruh anggotanya. Aturan ini juga berlaku di luar kantor.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Polri Terbitkan Larangan Vape untuk Seluruh Anggota, Berlaku hingga Luar Kantor
Bagikan