Frengky Aruan
MerahPutih.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah resmi melayangkan surat terbuka kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Dalam surat terbuka tersebut mereka mendesak Nadiem mundur dari Mendikbudristek jika tak mampu mengatasi persoalan masalah Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Presiden BEM UNS Agung Lucky Pradita mengatakan surat terbuka tersebut telah dikirim ke Nadiem, Selasa, (21/5). Surat terbuka ini buntut kenaikan biaya pendidikan tinggi itu merupakan buntut dari adanya Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbud Ristek.
“Kami layangkan surat terbuka kepada Bapak Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek guna menindaklanjuti segala permasalahan UKT,” kata Agung, Selasa (21/5).
Baca juga:
UKT Naik Signifikan, Nadiem: Keluarga Mahasiswa yang Mampu akan Bayar Lebih Mahal
Dia mengatakan sudah seharusnya pendidikan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat dan tidak ada sekat dan tidak dijadikan barang dagang dengan komersialisasi pendidikan.
“Pernyataan Kemendikbudristek menyebut pendidikan tinggi adalah tersier dan itu adalah ungkapan yang diperhalus bahwa orang kurang mampu tidak wajib berkuliah. Tentu sebagai bangsa yang besar dan demi mencapai indonesia emas, dibutuhkan kerja sama semua golongan masyarakat,” papar dia.
Ia mengingatkan bangsa Indonesia kembali pada masa penjajah. Dimana rakyat yang dijajah hanya diberi makan, namun tidak diberi pendidikan karena mereka tidak ingin terlahir seperti Syahrir, Hatta, Soekarno, dan kawan-kawan yang pikirannya tajam dan untuk kemajuan bangsa dan melawan penguasa yang kejam.
“Dia (Nadiem) selaku menteri pendidikan Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menghentikan komersialisasi pendidikan yang membabi buta saat ini,” kata dia.
Baca juga:
Polemik UKT, Legislator Tegaskan Pendidikan Komponen Penting Cerdaskan Kehidupan Bangsa
Dia menjelaskan dalam pembukaan UUD 1945, Agung menjelaskan negara memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, pada kenyataannya dengan adanya Permendikbud nomor 2 Tahun 2024 menimbulkan masalah yakni pada angka standar biaya operasional yang ditetapkan tanpa memperhitungkan perbedaan konteks dan kebutuhan antara institusi-institusi perguruan tinggi.
"Atas berbagai rangkaian yang terjadi, maka kami mendesak beberapa tuntutan ini kepada Mendikbudristek," katanya.
Dia menambahkan dalam surat itu meminta Nadiem meminta maaf terbuka atas rusaknya pendidikan. Kedua, mendesak Nadiem mencabut Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 yang telah memberikan ruang kepada perguruan tinggi untuk melakukan komersialisasi pendidikan.
“Ketiga mendesak agar Nadiem mundur dari jabatan Mendikbudristek jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan kenaikan biaya pendidikan tinggi,” tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah).
