Belum Putuskan Ikut Retret di Magelang, Wali Kota Yogyakarta Tunggu Kabar dari Pramono Anung yang Menghadap Megawati

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 21 Februari 2025
Belum Putuskan Ikut Retret di Magelang, Wali Kota Yogyakarta Tunggu Kabar dari Pramono Anung yang Menghadap Megawati

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo (ANTARA/HO-Pemkot Yogyakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menunggu kabar dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terkait retret kepala daerah di Akmil Magelang. Menurutnya, Pramono akan menghadapi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Hasto Wardoyo belum memutuskan berangkat ke retret menyusul instruksi Megawati.

Sebelumnya, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan untuk menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah.

Perintah ini dikeluarkan setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK. Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2).

Hasto mengaku sudah mengirim pesan ke Pramono Anung.

"Ini tadi saya sudah 'WhatsApp'-an dengan Pak Pram (Pramono Anung), Gubernur DKI. Jadi ya Mas Pram mau menghadap Ibu (Megawati) dulu, nanti seperti apa penjelasannya. Ini ada surat, terus kita klarifikasi surat ini. Saya klarifikasinya lewat Mas Pram yang dekat di Jakarta, beliau yang akan menghadap," ujar Hasto dari PDIP dikutip dari Antara.

Baca juga:

Kepala Daerah di Jawa Barat dari PDIP Tunggu Instruksi Lanjutan Megawati soal Keikutsertaan di Retret

Hasto Wardoyo menyatakan bahwa dirinya dan kepala daerah lainnya sudah mengikuti prosedur awal, termasuk menyimpan koper di lokasi kegiatan sebagaimana diminta sebelumnya.

"Semua sudah taruh koper di sana, urusan taruh koper semua sudah taruh koper karena perintah taruh koper itu kemarin hari Kamis," ucap dia.

Namun, mantan Bupati Kulon Progo dua periode ini belum bisa memastikan apakah tetap akan mengikuti kegiatan tersebut atau tidak.

"Ya belum, belum tentu. Nanti saya nunggu klarifikasi dengan Pak Pramono dulu. Ini baru klarifikasi," ujar Hasto. (*)

#Hasto Wardoyo #Wali Kota Yogyakarta #PDIP #Retret Kepala Daerah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Frengky Aruan

Jurnalis dan editor senior yang berkarier di media nasional sejak 2011. Mengawali karier sebagai reporter di BolaNews (Kompas Gramedia Group), kemudian menjadi editor di Sport Satu, sebelum bergabung sebagai Editor Senior di MerahPutih.com dan BolaSkor.com. Berpengalaman meliput perkembangan sepak bola nasional sejak era dualisme PSSI, dengan fokus pada jurnalisme investigasi, wawancara mendalam, analisis taktis dan statistik olahraga, penyuntingan berita, serta jurnalisme cek fakta untuk berbagai isu yang menjadi perhatian publik.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan