Begini Tanggapan Puan Soal Cawapres Pendamping Jokowi di Pilpres 2019

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Minggu, 25 Februari 2018
Begini Tanggapan Puan Soal Cawapres Pendamping Jokowi di Pilpres 2019

Menko PMK Puan Maharani memberikan keterangan pers kepada awak media (Foto Setgab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Politik, Puan Maharani enggan mengomentari peluangnya menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019, karena pencalonan cawapres menjadi kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Saya tidak mau komentar soal itu, belum ada pembicaraan langsung soal itu," kata Puan seperti dilansir Antara, Minggu (25/2).

Puan mengakui sudah ada pembicaraan terkait sosok cawapres yang akan diajukan PDI Perjuangan namun dirinya menolak untuk bicara mengenai nama-nama calon tersebut.

Puan mengatakan, partainya sangat terbuka untuk menerima masukan terkait sosok cawapres namun keputusan akhir ada di Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati.

"Ketua Umum PDI Perjuangan yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan cawapres dengan pertimbangan yang matang kemudian menentukan siapa yang akan diusulkan," ujarnya.

Puan mengatakan, penentuan cawapres dilakukan setelah menjalin komunikasi politik dengan Joko Widodo dan partai politik pendukung sehingga nama-nama yang ada akan dilihat serta didalami semua kemungkinan yang akan terjadi.

Menurut dia, dalam penentuan cawapres tersebut sangat dinamis karena kalau saat ini disebutkan ada lima nama yang diajukan, beberapa waktu kemudian bisa menjadi 10 nama.

"Politik itu dinamikanya sangat dinamis, sekarang disebutkan lima nama, nanti jadi sepuluh nama atau kemudian mengerucut jadi tiga nama. Karena itu kami mengikuti terus dinamikanya," katanya.

Menurut dia cawapres Jokowi harus mengedepankan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, keberagaman, toleransi beragama, peduli terhadap rakyat kecil dan bisa mengimplementasikan program-program kerakyatan yang berpihak pada rakyat. (*)

#Puan Maharani #Presiden Jokowi #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Listyo Sigit sendiri dilantikan menjadi menjadi Kapolri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 27 Januari 2021 silam, alias sudah lebih dari 5 tahun menjabat.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Bagikan