Widi Hatmoko
Pertemuan wartawan merahputih.com dengan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalabin, Leteh, Kabupaten Rembang KH. Ahmad Mustofa Bisri, Jumat (27/1) malam, berbicara tentang Pancasila.
Menurut penilaian kyai sekaligus budayawan yang akrab dipanggil Gus Mus, selama ini Pancasila hanya dijadikan sebagai alat untuk kepentingan bagi penguasa. Padahal, menurut Gus Mus, jika Pancasila diterapkan secara benar, mulai dari sila pertama sampai sila ke lima, kondisi bangsa akan berjalan baik dan damai.
"Selama ini kan Pancasila itu hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan, terutama untuk kepentingan penguasa. Setiap pejabat itu kalau pidato menyebut Pancasila itu tidak kurang dari 6 sampai 7 kali, tapi ndak pernah diurai. Menyebut silanya itu enggak pernah, sila Ketuhanan yang Maha Esa tidak disebut, Kamunisaan yang Adil dan Beradab tidak disebut, Persatuan Indonesia tidak disebut. Yang disebut hanya Pancasila tok. Apalagi paa zaman ore baru," ungkap Gus Mus, di ruang tamu rumahnya Leteh, Rembang, Jawa Tengah.
JIka hal ini masih terus dilakukan, kata Gus Mus, sampai kapanpun, kehidupan bertoleransi yang sesungguhnya sulit untuk terjadi. Apa yang terkandung dalam Pancasila, yang dicetuskan oleh para pendahulu negeri, menurutnya merupakan suatu rambu atau ajakan agar kehidupan bangsa Indonesia bisa tertata dengan baik. Terlebih jika menyebut sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, menurut Gus Mus, karena pada sila ini dijelaskan bahwa semua bermuara pada sang pencipta.
"Selama itu begitu terus, kiamat sampai kurang dua hari juga, ya akan begitu terus. Wong itu sudah sangat indah sekali pendahulu-pendahulu kita bikin itu. Ketuhanan yang Maha Esa, itu kan puncaknya di sana. Orang Indonesia punya Tuhan yang Maha Esa itu, dan itu yang membikin orang yang beradab, berkeadilan, berkemanusiaan dan bersatu dengan orang lain, itu karena ngerti Pengeran, ngerti Tuhan," tandasnya.
Banyaknya permasalahan yang terus menerpa bangsa Indonesia ini juga, menurut Gus Mus, karena Pancasila hanya dijadikan simbol, dan alat untuk kepentingan-kepentingan penguasa dan politik.
