Begini Kesiapsiagaan TNI-AD Hadapi Perang Hibrida

Merahputih.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menyebutkan, menghadapi perubahan paradigma pertempuran yang mengarah ke perang hibrida, TNI AD harus menyelaraskan Doktrin Kartika Eka Paksi dan doktrin-doktrin turunannya dengan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma.

"Pusat Komando dan Pengendalian Angkatan Darat juga harus direvitalisasi sebagai fungsi strategis dalam pembinaan maupun penggunaan kekuatan TNI AD," kata Jenderal Mulyono saat Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat (Rapim TNI AD), di Mabesad, Jakarta Pusat seperti dilansir Antara, Senin (5/2).

Dalam Rapim TNI-Polri yang lalu, kata Mulyono, Presiden Joko Widodo mengingatkan tentang semakin berat dan kompleksnya tantangan ke depan.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pun mengingatkan bahwa ancaman kesenjangan ekonomi, senjata biologi serta perang hibrida dan siber, harus diantisipasi dengan baik oleh bangsa Indonesia.

"TNI AD secara bertahap melakukan penyelarasan pembangunan kekuatannya untuk menghadapi tantangan dan ancaman-ancaman tersebut," katanya dalam keterangan tertulisnya.

TNI AD harus memiliki kepedulian terhadap kondisi rakyat dan bangsa Indonesia agar terhindar dari krisis. Apalagi sebagai tentara rakyat yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, TNI AD memiliki kewajiban untuk terlibat langsung dalam mengatasi permasalahan kebangsaan, ujar mantan Pangkostrad ini.

Oleh karena itu, kata Mulyono, selain untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat, kerja sama TNI dengan pemerintah juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan nasional.

"Dinamika lingkungan strategis tadi tentunya tidak bisa dihadapi hanya dengan 'business as usual', akan tetapi harus dengan cara berpikir dan bertindak secara 'extraordinary' dan 'out of the box' seperti yang ditekankan oleh Panglima TNI," jelas KSAD.

Oleh karenanya, selain terus menyiagakan kekuatan terpusat dan mengoptimalkan peran Komando Kewilayahan, TNI AD juga membangun kekuatan di Papua, Natuna, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan, untuk mengantisipasi eskalasi di kawasan regional dan di dalam negeri.

Dalam pembukaan Rapim TNI AD 2018 ini, Kasad juga menyampaikan, TNI AD juga harus diperkuat dengan Alutsista dan Sistem Siber yang handal, memiliki interoperabilitas antar Angkatan dan sesuai dengan tipologi wilayah. Untuk mendukung tersebut, maka Fungsi Litbang harus diberdayakan secara optimal agar menghasilkan produk kajian yang memiliki nilai strategis, bermanfaat secara fundamental dan berkelanjutan.

Dalam hal pembangunan Postur TNI AD, dikarenakan alokasi anggaran yang terbatas dan cenderung menurun, sasaran yang ditetapkan dalam MEF Tahap I dan II di tahun lalu belum tercapai, bahkan diprediksi tahun ini pun akan mengalami hal serupa.

"TNI AD harus lebih selektif dalam menetapkan skala prioritas agar sasaran MEF II tetap dapat tercapai pada akhir tahun 2019. Hal ini tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja, agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada laporan keuangan Kemhan/TNI dapat diperoleh kembali tahun ini. Hal ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban TNI AD kepada rakyat atas penggunaan anggaran pertahanan negara bagi pembangunan kekuatan Angkatan Darat," tegasnya.

Rapim TNI AD tahun 2018 yang mengangkat tema "Dengan Dilandasi Jiwa Ksatria, Militan, Loyal, Profesional, Modern Dan Kemanunggalan Dengan Rakyat, TNI AD Siap Mendukung Tugas Pokok TNI" ini diikuti pejabat eselon pimpinan, Pembantu pimpinan, Panglima Komando Utama (Pangkotama), Komandan/Gubernur/Direktur dan Kepala Badan Pelaksana Pusat TNI AD serta pejabat Komandan Korem berpangkat perwira tinggi.

Tema itu adalah pedoman dalam pembangunan TNI AD yang sesuai jati diri TNI serta memiliki jiwa dan karakter sebagai ksatria dan patriot bangsa.

Ia menambahkan berapa sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan Rapim TNI AD tahun 2018 sesuai dengan Program 100 Hari Panglima TNI dan merupakan "Quick Win" yang harus dicapai TNI AD dan merupakan penilaian utama terhadap kapabilitas dan kapasitas dari semua pejabat terkait diantaranya Bidang Organisasi, Bidang Doktrin, Bidang Personel, Bidang Pengembangan Kemampuan, Bidang Material dan Bidang Penggunaan Kekuatan untuk Perang maupun selain perang. (*)