Begini Kata Menko Polkam Djamari Chaniago Soal Desakan Reformasi Polri

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Begini Kata Menko Polkam Djamari Chaniago Soal Desakan Reformasi Polri

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam setelah jabatan itu dipegang sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selama sembilan hari.

Beberapa jam sebelum dilantik, Presiden Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Djamari sehingga pangkatnya yang semula Letnan Jenderal TNI (Purn) menjadi Jenderal TNI Kehormatan (Purn).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengungkap pesan dan arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menko Polkam definitif yang baru dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

"Arahan dari Beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Berapa umur saya? Ada yang tahu? 77 tahun, sebentar lagi 77 tahun. (Presiden meminta kepada saya, red.) gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Tidak ada istilah-istilah yang lain," kata Djamari menjawab pertanyaan wartawan usai upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

Baca juga:

Tim Reformasi Polri Dibentuk Lewat Keppres, Tugasnya Rumuskan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan

Djamari mengatakan dirinya masih harus menerima laporan lengkap dari jajarannya di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, baru setelah itu akan menentukan prioritas-prioritas kerja.

Ia menyatakan Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menko Polkam untuk menjaga situasi tetap kondusif, mengingat rangkaian aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.

"Sementara Beliau mengatakan seperti itu. Nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya melihat dan mendapatkan informasi yang lengkap dari Kantor Kemenko Polkam," kata Djamari.

Djamari melanjutkan selepas dilantik dan menghadap Presiden Prabowo, dirinya langsung menyambangi Kantor Kemenko Polkam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Tidak hanya soal keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Djamari juga merespons pertanyaan mengenai reformasi TNI dan Polri, termasuk koordinasi antardua lembaga tersebut.

"Itu yang saya bilang, saya lihat (dulu, red), kalau perbaikan terus-meneruslah ya, masa hanya satu event (peristiwa, red.)," katanya. (*)

#Reformasi Polri #Polri #Menko Polkam
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini dirancang sebagai bentuk pelayanan menyeluruh kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Dankodiklat TNI membuka Tarkorna XV. Pada acara ini, GM FKPPI meluncurkan transformasi berbasis AI.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Indonesia
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Pihaknya tidak menarik biaya sepeser pun untuk proses tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Indonesia
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Enam saksi telah diperiksa, yaitu empat karyawan dan dua orang lainnya yang merupakan bagian sumber daya manusia (HRD) di tempat usaha tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Bagikan