Begini Kata Menko Polkam Djamari Chaniago Soal Desakan Reformasi Polri

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 September 2025
Begini Kata Menko Polkam Djamari Chaniago Soal Desakan Reformasi Polri

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam setelah jabatan itu dipegang sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selama sembilan hari.

Beberapa jam sebelum dilantik, Presiden Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Djamari sehingga pangkatnya yang semula Letnan Jenderal TNI (Purn) menjadi Jenderal TNI Kehormatan (Purn).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengungkap pesan dan arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya sebagai Menko Polkam definitif yang baru dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

"Arahan dari Beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Berapa umur saya? Ada yang tahu? 77 tahun, sebentar lagi 77 tahun. (Presiden meminta kepada saya, red.) gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Tidak ada istilah-istilah yang lain," kata Djamari menjawab pertanyaan wartawan usai upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta.

Baca juga:

Tim Reformasi Polri Dibentuk Lewat Keppres, Tugasnya Rumuskan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan

Djamari mengatakan dirinya masih harus menerima laporan lengkap dari jajarannya di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, baru setelah itu akan menentukan prioritas-prioritas kerja.

Ia menyatakan Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menko Polkam untuk menjaga situasi tetap kondusif, mengingat rangkaian aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.

"Sementara Beliau mengatakan seperti itu. Nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya melihat dan mendapatkan informasi yang lengkap dari Kantor Kemenko Polkam," kata Djamari.

Djamari melanjutkan selepas dilantik dan menghadap Presiden Prabowo, dirinya langsung menyambangi Kantor Kemenko Polkam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Tidak hanya soal keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Djamari juga merespons pertanyaan mengenai reformasi TNI dan Polri, termasuk koordinasi antardua lembaga tersebut.

"Itu yang saya bilang, saya lihat (dulu, red), kalau perbaikan terus-meneruslah ya, masa hanya satu event (peristiwa, red.)," katanya. (*)

#Reformasi Polri #Polri #Menko Polkam
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bareskrim Polri membongkar sindikat TPPO yang merekrut 58 WNI, termasuk mantan TNI dan Polri, menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 03 November 2026
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Indonesia
Kapolres Sukoharjo Dicopot, Polda Jateng Tegaskan Evaluasi Penanganan di Ponpes
Evaluasi terhadap empat personel tersebut merupakan kebijakan pemimpin Polri sebagai respons atas peristiwa yang terjadi di Sukoharjo.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Kapolres Sukoharjo Dicopot, Polda Jateng Tegaskan Evaluasi Penanganan di Ponpes
Indonesia
DPR Apresiasi Polri Larang Personel Gunakan Vape, Polisi Harus Jadi Teladan
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui perangkat vape.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
DPR Apresiasi Polri Larang Personel Gunakan Vape, Polisi Harus Jadi Teladan
Indonesia
Polri Waspadai Vape Jadi Media Peredaran Narkotika Cair, Etomidate Disorot
Perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Polri Waspadai Vape Jadi Media Peredaran Narkotika Cair, Etomidate Disorot
Indonesia
Polri Terbitkan Larangan Vape untuk Seluruh Anggota, Berlaku hingga Luar Kantor
Polri kini menerbitkan aturan larangan penggunaan vape terhadap seluruh anggotanya. Aturan ini juga berlaku di luar kantor.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Polri Terbitkan Larangan Vape untuk Seluruh Anggota, Berlaku hingga Luar Kantor
Indonesia
Profil AKBP Netty Rosdiana Siagian, Polwan Bergelar Doktor yang Mundur demi Hati Nurani
Netty secara mengejutkan memilih menyudahi masa dinas aktifnya demi mempertahankan prinsip serta hati nurani.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Profil AKBP Netty Rosdiana Siagian, Polwan Bergelar Doktor yang Mundur demi Hati Nurani
Indonesia
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Efektivitasnya akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pemberantasan Narkoba hingga Pembenahan Pelayanan Publik Jadi Ujian Program Baru Kapolri
Indonesia
Polri Temukan Indikasi Lemahnya Pencegahan Karhutla di Area Konsesi Perusahaan
Indikator tersebut antara lain kebakaran berulang di wilayah perusahaan serta sumber api yang berasal dari dalam area konsesi perkebunan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Polri Temukan Indikasi Lemahnya Pencegahan Karhutla di Area Konsesi Perusahaan
Indonesia
Bareskrim Rekomendasikan Pencabutan Izin 23 Korporasi Terduga Pelanggar Aturan Karhutla
Rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil penyidikan dan sejumlah indikator pelanggaran.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Bareskrim Rekomendasikan Pencabutan Izin 23 Korporasi Terduga Pelanggar Aturan Karhutla
Bagikan