Begini Gelontoran Duit Rp 44,24 Triliun Buat Tambahan Modal BUMN
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi bersama Menteri BUMN Erick Thohir meninjau harga beras di pasaran. (ANTARA/HO-Humas Bulog)
MerahPutih.com - Sembilan Fraksi Komisi VI DPR telah menyatakan sikap dukungan atas usulan PMN senilai Rp 44,24 triliun oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Alhamdulillah tadi Komisi VI sudah menyetujui usulan PMN dari Kementerian BUMN sebesar Rp44 triliun lebih, di mana Komisi VI melihat PMN ini juga banyak karena penugasan," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Ia menyatakan, BUMN berkomitmen untuk menjadi benteng ekonomi nasional, seusai Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Tentu komitmen bagaimana BUMN terus bisa menjadi benteng ekonomi nasional, menjadi sebuah hal yang sangat positif," kata Erick seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu (10/7) malam.
Baca juga:
Pemerintah Usulkan 4 BUMN untuk Disuntik Dana Rp 6,1 Triliun
Selain itu, pihaknya mendorong rancangan undang-undang (RUU) BUMN yang disetujui oleh Komisi VI sehingga bisa mendapat persetujuan penuh oleh DPR sehingga hal-hal yang menjadi catatan bisa lebih transparan dan terbuka.
"Dan kami berharap ini bisa terlaksana. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi VI atas dukungan PMN dan juga dukungan untuk RUU BUMN-nya," jelasnya.
Erick mengatakan, setelah melakukan rapat kerja dengan Komisi VI, bahwa untuk pertama kali PMN yang didorong ke BUMN tidak berdasarkan utang negara karena dividen lebih besar.
"Total dividen sekitar Rp 280 triliun, sedangkan PMN Rp 212 triliun. Jadikan kan ada selisih Rp 68 triliun. Artinya ini hal yang positif, yang sebenarnya ini menjadi sebuah kepastian ke depan untuk penyehatan dan transformasi," kata Erick.
Baca juga:
PMN dan nilai besaran yang diusulkan Kementerian BUMN dan telah disetujui Komisi VI DPR, yakni;
- PMN terbesar akan diperoleh PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 13,86 triliun dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3
- PMN PT ASABRI (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan
- PT PLN (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka Program Listrik Desa
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) diusulkan PMN senilai Rp 3 triliun untuk
- penguatan permodalan KUR
- PMN untuk PT Pelni (Persero) senilai Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru
- PMN untuk PT Biofarma (Persero) senilai Rp 2,21 triliun dalam rangka capex fasilitas baru
- PT Adhi Karya (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp 2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Yogya
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp 2 triliun
- PT Len Industri (Persero) Rp 2 triliun
- PT Danareksa (Persero) Rp 2 triliun
- PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp 1,62 triliun dalam rangka modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah
- PT PP (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang.
- Perum Damri Rp 1 triliun
- Perumnas Rp 1 triliun
- PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan KRL.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Pendapatan Pertamina Tembus Rp 1.127 Triliun, Laba Bersih Rp 54 Triliun
Garuda Tunda Pengadaan Pesawat Baru, Prioritasnya Perbaikan Armada
BUMN Banyak Masalah, Danantara Siapkan Solusi Ini
Dapat Suntikan Modal 23,67 Triliun, Garuda Indonesia Janji Perkokoh Operasional
Pemerintah Ubah Aturan, Minyakita Hanya Akan Didistribusikan Oleh BUMN
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten