Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah menyampaikan bahwa optimisme pertumbuhan ekonomi didukung oleh kuatnya fundamental domestik, khususnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dari sisi fiskal, kinerja APBN hingga kuartal I 2026 juga menunjukkan tren positif. Penerimaan pajak hingga Maret tercatat meningkat 14,3 persen menjadi sekitar Rp 462,7 triliun, sementara sektor manufaktur masih berada dalam fase ekspansi.
Selain itu, ketahanan pangan nasional dinilai tetap terjaga. Produksi beras pada 2025 mencapai 34,7 juta ton, dengan stok beras Perum Bulog saat ini sekitar 4,6 juta ton.
Pemerintah juga terus menyiapkan kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, salah satunya melalui implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026. Kebijakan B50 diperkirakan memberikan penghematan anggaran hingga Rp 48 triliun.
Baca juga:
Stok BBM Aman Terkendali, Penyelewengan BBM Bakal Dijerat Pakai Pasal Korupsi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 dapat mencapai 5,5 persen.
“Untuk kuartal pertama kita optimistis lebih besar atau sama dengan 5,5 persen. Kemudian kalau di akhir tahun lebih besar sama dengan 5,4 persen sesuai dengan perkiraan APBN,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis.
Proyeksi tersebut masih sangat bergantung pada dinamika global yang saat ini masih diliputi ketidakpastian. Pihaknya akan terus menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan perkembangan global, termasuk dampak konflik Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga energi dan rantai pasok.
Airlangga menegaskan, pemerintah tetap mempertahankan baseline pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,4 persen sebagaimana dipatok dalam APBN.
Asumsi tersebut juga mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia. Di mana, rata-rata harga minyak yang dibeli Indonesia berada di kisaran 76 dolar AS per barel.
"Setiap 1 dolar kenaikan BBM kan kira-kira dampaknya terhadap APBN sekitar Rp 6 triliun lebih sedikit. Nett ya antara gaining export komoditas yang harga tinggi dikurangi dengan jumlah subsidi itu kira-kira Rp 6 triliun. Jadi kalau angka-angka seperti itu masih bisa di absorb oleh APBN," jelasnya. (*)
