Begal Marak di Jakarta, Pemprov DKI Harus Ikut Bertindak

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 18 Mei 2026
Begal Marak di Jakarta, Pemprov DKI Harus Ikut Bertindak

Ilustrasi pengedara sepeda motor (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - JAKARTA tengah darurat kejahatan begal. Rentetan pembegalan terjadi di sejumlah wilayah seperti Kebon Jeruk, Grogol, Kembangan, Cengkareng, Jakarta Barat, dan Kemayoran, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya membentuk Tim Pemburu Begal yang beroperasi 24 jam.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Kevin Wu mengingatkan agar Pemerintah DKI terlibat dalam upaya Polda Metro Jaya memberantas pembegalan. Salah satunya dengan menerjunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk mengamankan Jakarta.

"Pemprov DKI juga tidak boleh lepas tangan. Ini bukan hanya urusan polisi. Pemprov, wali kota, camat, lurah, Satpol PP, Dishub, sampai pengurus wilayah perlu ikut memperkuat pencegahan," ujar Kevin kepada wartawan, Senin (18/5).

Pemprov DKI juga harus memastikan kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV) tetap menyala di titik rawan, kanal pengaduan warga harus cepat direspons, dan patroli gabungan harus diperkuat.

Baca juga:

Petugas Damkar Dikeroyok Begal, Gubernur Pramono: Jakarta Harus Jadi Kota Aman bagi Semua Orang

Kevin menekankan masalah begal ini menyangkut banyak hal, mulai dari keamanan masyarakat sampai dengan citra Jakarta yang berambisi menjadi kota global.

Ia menilai begal dan kriminalitas jalanan bukan hanya mengancam korban secara fisik, melainkan juga merusak rasa aman, aktivitas ekonomi, dan citra Jakarta. "Apalagi Jakarta sedang ingin menjadi kota global. Kalau warga sendiri takut pulang malam, wisatawan jadi korban, dan pelaku merasa bebas beraksi sehingga image Jakarta bisa rusak," ucapnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mendukung langkah Polda. Ia juga mendorong agar Tim Pemburu Begal dijalankan serius, konsisten, terukur, dan tidak berhenti di seremoni saja.

"Negara harus hadir lebih cepat dari pelaku kejahatan. Jangan sampai warga merasa harus menjaga dirinya sendiri karena aparat datang setelah semuanya terlambat," pungkasnya.(Asp)


Baca juga:

Petugas Damkar Jadi Korban Begal, Pramono Minta Aparat Mengusut

#Kriminal #Aksi Begal #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Ajak masyarakat kenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota melalui rangkaian tur, kegiatan edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Pengelolaan pantura juga tidak dapat dikerjakan satu institusi mengingat kawasan ini merupakan satu bentang wilayah yang melintasi batas administratif, sektor, dan kewenangan.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Indonesia
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Pramono mengaku telah meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk menindak tegas pihak yang terbukti terlibat.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Pramono menyebut proyek kawasan berorientasi transit itu digarap PT MRT Jakarta yang akan bekerja sama dengan salah satu pengembang besar.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh kabel udara dapat diturunkan ke bawah tanah secara bertahap dalam lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Pramono berencana menaikkan tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek pada 1 Januari 2027.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Pramono menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian Mamdani yakni bagaimana Jakarta mengintegrasikan berbagai moda transportasi dengan dukungan subsidi pemerintah daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Indonesia
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Masih banyak bangunan di Jakarta yang belum sepenuhnya memperhatikan standar keselamatan bencana kebakaran.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Bagikan