Bawaslu Soroti Banyak Pemilih Muda Tidak Tahu Siapa Cagub-Cawagub Jakarta

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 22 Oktober 2024
Bawaslu Soroti Banyak Pemilih Muda Tidak Tahu Siapa Cagub-Cawagub Jakarta

Pengundian dan penetapan nomor urut paslon Pilkada Jakarta 2024. (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta menyoroti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Khususnya, terkait rendahnya pengetahuan politik masyarakat di kalangan pemilih muda terkait calon-calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada mendatang.

"Banyak pemilih muda yang belum mengetahui siapa saja calon gubernur yang akan maju dalam Pilkada kali ini," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Munandar Nugraha usai menghadiri kegiatan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (21/10).

Bawaslu mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi yang lebih masif, termasuk melibatkan guru dalam memberikan literasi politik di sekolah-sekolah, mengingat para siswa adalah pemilih pemula.

Baca juga:

DPRD DKI Minta Pj Teguh Menjaga Netralitas di Pilkada Jakarta

Munandar juga menyarankan agar Pemprov DKI dan Bawaslu menggelar sosialisasi bersama untuk meningkatkan pemahaman politik di kalangan pemilih muda.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menyampaikan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman dan lancar. Dia menyoroti aspek penting lainnya seperti penyimpanan dan distribusi logistik, termasuk untuk daerah Kepulauan Seribu.

"Pertemuan ini menunjukkan komitmen kita untuk mendukung Pilkada DKI Jakarta 2024, termasuk dalam hal distribusi logistik, seperti yang tadi dibahas untuk daerah kota dan Kepulauan Seribu," ujar Teguh.

Teguh juga menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang mempersiapkan waktu, lokasi, dan format yang tepat untuk deklarasi netralitas ASN guna memastikan seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bersikap netral. "Kami akan berkolaborasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan netralitas ASN benar-benar terjaga," tandasnya. (Asp)

#Pilkada Jakarta #Bawaslu #Pilkada DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
Pramono Ngaku Dipuji Ketua Timses RK Riza Patria setelah Debat Pilkada Jakarta
Pramono mengaku tidak mengamini doa Riza karena belum sepenuhnya bertarung di pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Mei 2025
Pramono Ngaku Dipuji Ketua Timses RK Riza Patria setelah Debat Pilkada Jakarta
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
KPU DKI Evaluasi Surat Suara Tak Sah dalam Pilkada Jakarta 2024
KPU DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi tahapan teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
KPU DKI Evaluasi Surat Suara Tak Sah dalam Pilkada Jakarta 2024
Indonesia
KPU Kembalikan Dana Hibah Rp 448 Miliar Karena Tidak Terpakai Saat Pilkada Jakarta
Dana hibah yang diterima tersebut terbagi untuk 2 putaran tahapan pemilihan yang dimana untuk putaran 1 sebesar Rp 656.170.587.415, dan putaran 2 sebesar Rp 319.806.721.135.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 April 2025
KPU Kembalikan Dana Hibah Rp 448 Miliar Karena Tidak Terpakai Saat Pilkada Jakarta
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Indonesia
Pilkada Hanya Satu Putaran, KPU Jakarta Kembalikan Hibah Rp 355 Miliar ke Pemprov
Dana hibah yang akan dikembalikan KPU Jakarta ke Pemprov akan tergolong sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA).
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 11 Januari 2025
Pilkada Hanya Satu Putaran, KPU Jakarta Kembalikan Hibah Rp 355 Miliar ke Pemprov
Indonesia
Kepastian Jadwal Pelantikan Pramono Jadi Gubernur Jakarta 7 Februari Tergantung Keppres
Pelantikan gubernur-wakil gubernur masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Tapi, bila tidak ada perubahan, maka akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Januari 2025
Kepastian Jadwal Pelantikan Pramono Jadi Gubernur Jakarta 7 Februari Tergantung Keppres
Indonesia
Pj Gubernur Teguh Puji Pilkada Jakarta Sukses Jadi Contoh Demokrasi di Indonesia
Pilkada 2024 di Jakarta dapat menjadi contoh implementasi demokrasi di Indonesia
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Januari 2025
Pj Gubernur Teguh Puji Pilkada Jakarta Sukses Jadi Contoh Demokrasi di Indonesia
Bagikan