Bawa Bekal Ajaran Pesantren, Cak Imin Pede Maju Capres di Pilpres 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 27 Juni 2022
Bawa Bekal Ajaran Pesantren, Cak Imin Pede Maju Capres di Pilpres 2024

Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menjadi salah satu tokoh yang berkeinginan maju calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 mendatang.

Sosok yang karib disapa Cak Imin ini pun menyampaikan alasan mengapa dirinya memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bersaing di ajang Pilpres 2024.

Baca Juga

Sekjen Gerindra: Prabowo-Muhaimin Sepakat Kerja Sama di Pilpres 2024

Cak Imin mengatakan, tidak ada alasan untuk tidak punya nyali maju sebagai capres, meski PKB baru memiliki modal 10 persen sebagai syarat presidential threshold (PT). Selama ini banyak pihak yang mempertanyakan mengapa dirinya benar-benar mantap maju dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, pesantren memiliki konsep yang lengkap dalam hal kepemimpinan maupun pembangunan bangsa dan negara. Kaum pesantren punya doktrin, ajaran, teori, strategi, ilmu kemasyarakatan, ilmu keumatan, kebangsaan hingga lahir darussalam, mabadik khoiru ummah.

”Teori pesantren jauh lebih tua dari teori sosialisme, kapitalisme. Semuanya lengkap, masak kayak gini nggak percaya diri,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Senin (27/6).

Dikatakannya, kaum santri wajib memiliki kepercayaan diri yang kuat karena memiliki warisan yang kokoh dan mengakar dalam konsep pembangunan mulai dari unit terkecil dilingkup keluarga hingga unit keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

”Seharusnya pesantren menjadi arus utama yang percaya diri dalam mempengaruhi pembangunan bangsa,” tuturnya.

Baca Juga

Muhaimin Lirik Sri Mulyani Jadi Calon Wakil Presiden

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan bahwa Indonesia sudah pernah menerapkan konsep pembangunan ala sosialisme timur dan cenderung komunisme pada era Bung Karno yang belakangan dikenal dengan pola pikir sosialisme.

Kemudian pada Era Orde Baru, Soeharto menerapkan model pembangunan liberalisme yang diadopsi dari Amerika Serikat (AS).

”Ujungnya bangkrut. Tahun 1998 rontok. Negara rugi ratusan triliun akibat pemilihan model kapitalisme, liberalisme maka era reformasi lahir, era demokrasi. Era ini siapapun boleh mewarnai jalannya pemerintahan, bangsa dan negara,” jelas dia.

Karena itu, kata Cak Imin, semua anak bangsa memiliki hak yang sama dalam mewarnai bangsa ini. Sebagai warga Nahdlatul Ulama yang memiliki pesantren-pesantren besar, menurutnya, aneh kalau tidak percaya diri dan tidak ikut mewarnai jalannya pemerintahan dan pembangunan.

"Kalau sosialisme Bung Karno paling banter sanadnya sampai abad pertengahan. Kalau kapitalisme, liberalisme madzhab-nya paling tinggi Eropa abad pertengahan. Kalau kaum pesantren punya sanad sambung ke para wali bahkan para nabi,” tuturnya. (Pon)

Baca Juga

Prabowo-Muhaimin Sepakat Bekerja Sama dalam Pemilu 2024

#Muhaimin Iskandar #Pilpres #Pemilu #Partai Kebangkitan Bangsa
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Puncak Haji 2026 Lancar, Menko PM Muhaimin Iskandar Terharu
Cak Imin mengaku terharu setelah mendengar langsung pengalaman para jemaah yang merasa puas terhadap pelayanan haji tahun ini.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Puncak Haji 2026 Lancar, Menko PM Muhaimin Iskandar Terharu
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Cak Imin Ingin Reflikasi Mbloc Space Buat Anak Muda di Daerah Berdaya
Mbloc menjadi salah satu rujukan dan contoh yang positif, salah satu kolaborasi pemanfaatan fasilitas publik yang akhirnya memberikan ruang, ruang berkumpul para anak muda.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Cak Imin Ingin Reflikasi Mbloc Space Buat Anak Muda di Daerah Berdaya
Indonesia
Sekolah Rakyat Jadi Utama Pemutus Rantai Kemiskinan, Lulusan Diminta Jadi Agen Pemberdayaan Masyarakat
Setiap lulusan akan diarahkan sesuai potensi masing-masing, mulai dari jalur akademik hingga profesi tertentu. 

Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
Sekolah Rakyat Jadi Utama Pemutus Rantai Kemiskinan, Lulusan Diminta Jadi Agen Pemberdayaan Masyarakat
Indonesia
Masyarakat Rentan Miskin Bertambah, Cak Imin Minta Warga Bersabar
"Akan ada saatnya kita bergerak untuk mengatasi yang rentan miskin. Sabar, kita akan terus bekerja keras."
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Masyarakat Rentan Miskin Bertambah, Cak Imin Minta Warga Bersabar
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan