Banyak Warga Tolak Imunisasi karena Anggap Haram

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 07 Desember 2017
Banyak Warga Tolak Imunisasi karena Anggap Haram

Ruang perawawatan pengidap difteri di RSUD Dr Soetomo, Surabaya. (MP/Budi Lentera)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan menyebut Jawa Timur merupakan provinsi terbanyak yang menderita penyakit difteri dan dinyatakan KLB dikarenakan kurangnya imunisasi.

Spesialis dokter anak RS Dr Soetomo Surabaya, dr Agus Hariyanto menerangkan pasien difteri yang dirawat di RS Dr Soetomo terbilang cukup banyak.

Oleh sebab itu, ia menyayangkan adanya orang tua yang tidak mau, bahkan menolak imunisasi dengan alasan menganggap bahwa imunisasi mengandung babi.

"Ada yang menolak diimunisasi bahkan menyatakan vaksin haram karena mengandung babi, padahal itu tidak benar," kata Agus saat menggelar konferensi pers, Kamis (7/12).

Di daerah Tapal Kuda, kata Agus, masih banyak warga yang menolak vaksin. Padahal, selain dibutuhkan sebagai kekebalan tubuh, vaksin juga dibutuhkan ketika seseorang pergi ke luar negeri.

Agus pun menegaskan, lebih baik melakukan pencegahan dari pada terserang difteri. Pengobatan difteri dibutuhkan biaya yang sangat besar. Bahkan, perawatannya juga dibutuhkan ruang isolasi kurang lebih 10 hari.

Agus menerangkan, difteri sendiri merupakan infeksi saluran pernapasan atas yang disebabkan bakteri. Bakteri ini menyebar cepat 7-10 hari. Jika tidak diobati segera, penyakit ini menyebabkan kematian. Agus Hariyanto menyebut pencegahan difteri bisa dengan vaksinasi. (*)

Berita ini merupakan laporan dari Budi Lentera, kontributor merahputih.com untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Sandi Antisipasi Penyebaran Penyakit Difteri di DKI Jakarta

#Penyakit #Jawa Timur
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gunung Semeru 8 Kali Erupsi Selasa Dini Hari sampai Pagi, Tinggi Letusan hingga 1 Km
Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto menjelaskan Gunung Semeru berstatus Level IV atau Awas
Frengky Aruan - Selasa, 25 November 2025
Gunung Semeru 8 Kali Erupsi Selasa Dini Hari sampai Pagi, Tinggi Letusan hingga 1 Km
Indonesia
Bupati Lumajang Perpanjang Status Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru hingga 2 Desember
"Perpanjangan status tanggap darurat berlaku selama tujuh hari, terhitung mulai 26 November hingga 2 Desember 2025," katanya.
Frengky Aruan - Selasa, 25 November 2025
Bupati Lumajang Perpanjang Status Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru hingga 2 Desember
Indonesia
Demi Keselamatan Pendaki, Jalur Pendakian Gunung Arjuno dan Welirang Ditutup Sementara
Penutupan juga mempertimbangkan pemulihan ekosistem di dalam kawasan Tahura Raden Soerjo selain potensi cuaca ekstrem yang bisa berdampak pada keselamatan pendaki.
Frengky Aruan - Senin, 17 November 2025
Demi Keselamatan Pendaki, Jalur Pendakian Gunung Arjuno dan Welirang Ditutup Sementara
Indonesia
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”
DPR menegur keras Pertamina usai viral pengendara di Jawa Timur alami motor brebet setelah isi Pertalite. DPR desak audit mutu dan transparansi hasil uji BBM.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang
Indonesia
BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Jawa Timur 20-29 Oktober, Bisa Akibatkan Bencana Hidrometeorologi
Demikian seperti diinformasikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo.
Frengky Aruan - Rabu, 22 Oktober 2025
BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Jawa Timur 20-29 Oktober, Bisa Akibatkan Bencana Hidrometeorologi
Indonesia
Layanan 24 Jam Puskesmas Tingkat Kecamatan Jadi Jurus Andalan Pemprov DKI Lawan Meningkatnya Kasus ISPA
Bahkan, seluruh puskesmas di tingkat kecamatan telah membuka layanan 24 jam
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Layanan 24 Jam Puskesmas Tingkat Kecamatan Jadi Jurus Andalan Pemprov DKI Lawan Meningkatnya Kasus ISPA
Indonesia
Dorong Penataan Pembangunan Pesantren, Pemerintah Jangkau Pihak Swasta
Meski anggaran pembangunan lembaga keagamaan berada di bawah Kementerian Agama, karena insiden ini bersifat darurat nasional, Kementerian PU akan turun tangan langsung.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Oktober 2025
Dorong Penataan Pembangunan Pesantren, Pemerintah Jangkau Pihak Swasta
Indonesia
Polisi sudah Bergerak Selidik Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny
Polisi sudah memanggil sejumlah pihak untuk diperiksa.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Polisi sudah Bergerak Selidik Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny
Indonesia
Bangunan Ambruk Ponpes Al-Khoziny Jadi Alarm Perbaikan Sistem Konstruksi Nasional
Menjadi tragedi kemanusiaan yang mengungkap kelemahan budaya keselamatan konstruksi di Indonesia. ?
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Bangunan Ambruk Ponpes Al-Khoziny Jadi Alarm Perbaikan Sistem Konstruksi Nasional
Indonesia
Belajar dari Tragedi Al-khoziny, Pimpinan Komisi V DPR Sebut Komitmen Infrastruktur Negara ke Pesantren masih Lemah
Faktanya, kontribusi pesantren ini tidak sepenuhnya didukung negara dalam segi penyediaan regulasi, anggaran, maupun pendampingan.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Belajar dari Tragedi Al-khoziny, Pimpinan Komisi V DPR Sebut Komitmen Infrastruktur Negara ke Pesantren masih Lemah
Bagikan