Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Kelas menengah di Indonesia kini banyak yang turun level menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class (AMC). Kondisi turun kelas ini banyak dipicu akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingginya harga kebutuhan hidup sehari-hari.
Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Efendi mengatakan pemerintah perlu menyelesaikan persoalan kelas menengah yang turun kelas ini. Menurut dia, kondisi tersebut jika diabaikan akan memicu gejolak yang besar terhadap negara.
"Kemungkinan buruk, kemungkinan besar banyak dampaknya, kemungkinan besar orang tidak mampu membayar pajak lagi, pajak-pajak tertentu, tidak mampu membayar BPJS Ketenagakerjaan. Kan kelas menengah yang menopang selama ini soal itu, tetapi kalau itu menurun otomatis dampaknya cukup besar," kata Tadjudin, ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat (6/9).
Baca juga:
Tadjudin menyarankan bentuk intervensi pemerintah paling konkret adalah memasifkan investasi di tanah air demi membuka peluang serapan tenaga kerja baru.
"Kalau investasi masuk itu ada peluang menciptakan lapangan kerja, maka pengangguran rendah. Namun, pengangguran sekarang memang masih tinggi, nah ini menjadi beban kelas menengah," ujar Tadjudin.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dikutip Antara, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Januari-Agustus 2024 mencapai 46.240 orang. Sedangkan sepanjang 2023 pekerja yang kehilangan pekerjaannya sebanyak 57.923 orang.
"(Tingginya angka PHK) Itulah yang menyebabkan penurunan kelas menengah," ungkap Pakar dari UGM itu.
Baca juga:
Tak hanya investasi, Tadjudin menilai perbaikan iklim perlindungan sosial juga perlu dibenahi. Setidaknya otoritas fokus pada penguatan jaminan sosial baik di bidang ketenagakerjaan maupun kesehatan. (*)
