Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Bantahan Mantan Walkot Rudy Dapat Banyak Proyek APBN Dibanding Gibran

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 24 Desember 2023
Bantahan Mantan Walkot Rudy Dapat Banyak Proyek APBN Dibanding Gibran

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Cawapres 02 yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka pada saat debat cawapres diadakan KPU RI, menyebut anggaran APBN dari pusat yang digelontorkan ke Solo lebih banyak saat wali kota sebelumnya, dibandingkan dirinya.

Jawaban itu, diungkapkan Gibran saat menjawab pertanyaan dari Cawapres Muhaimin Iskandar, terkait tips bagaimana bisa mendapatkan berbagai proyek APBN.

Baca Juga:

TPN Ganjar-Mahfud Sebut Gibran Curi Narasi

Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyebut, selama menjadi Wali Kota Solo hanya mendapatkan dua proyek fisik yang dibantu APBN. Kedua proyek fisik itu adalah Flayover Purwosari dan Flayover Manahan.

"Jika membandingkan pada saat saya Wali Kota Solo (Dana proyek fisik APBN), yo lebih besar mas Gibran lah. Itu jawabannya karena sebenarnya karena anak Presiden Jokowi," ujar Rudy, Sabtu (23/12).

Dikatakannya, saat itu pembangunan Flayover Purwosari dan Manahan mencari dana ke pusat sendiri bersama dinas terkait. Proyek itu diusulkan dibangun atas dasar perencanaan yang ada aturannya, yaitu perlintasan sebidang yang harus ditutup.

"Kalau Gibran cari dana sendiri tanpa melibatkan dinas terkait. Selama empat tahun saya baru dapat itu (APBN) Jadi tidak langsung mengocor gitu,” katanya.

Dia mengatakan untuk rel layang Joglo yang sekarang dibangun dana APBN Gibran, perencanaan saat dirinya jadi wali kota Solo.

Soal klaim Gibran, wali Kota Solo sebelumnya dapat dana APBN lebih banyak tidak benar.

"Gus Imin kan tanya tips-nya supaya dapat pembangunan yang banyak di Solo, CSR yang gede. Kalau saya tadi ya, tak jawab karena saya anak presiden (Jokowi),” katanya.

Ketua DPC PDIP Solo ini juga menyangkal klaim Gibran terkait kesuksesan dirinya melobi warga bantaran dalam menata pemukiman rumah warga. Bahkan, ia tidak pernah tahu Gibran melobi warga bantaran.

"Kapan lobinya, saya tidak ngerti kok. kalau bantaran sungai itu kan kita selesaikan sejak awal (sebelum Gibran Wali Kota)," katanya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Kampanye di Pasar, Gibran Dapat Keluhan Harga Cabai Mahal

#APBN #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Pemerintah akan membuka program kuliah gratis di Universitas Republik Indonesia (URI). Mahasiswa S1 mendapat beasiswa penuh dengan seluruh biaya ditanggung APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Program Makan Bergizi Gratis di SKhN 1 Tangerang dibiayai CSR swasta tanpa APBN. PPATK menilai model ini bisa jadi acuan nasional untuk pendidikan inklusif.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
 Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Indonesia
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen setelah realisasi APBN 2025 baru mencapai 19,1 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Bagikan