Bantahan Mantan Walkot Rudy Dapat Banyak Proyek APBN Dibanding Gibran

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 24 Desember 2023
Bantahan Mantan Walkot Rudy Dapat Banyak Proyek APBN Dibanding Gibran

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Cawapres 02 yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka pada saat debat cawapres diadakan KPU RI, menyebut anggaran APBN dari pusat yang digelontorkan ke Solo lebih banyak saat wali kota sebelumnya, dibandingkan dirinya.

Jawaban itu, diungkapkan Gibran saat menjawab pertanyaan dari Cawapres Muhaimin Iskandar, terkait tips bagaimana bisa mendapatkan berbagai proyek APBN.

Baca Juga:

TPN Ganjar-Mahfud Sebut Gibran Curi Narasi

Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyebut, selama menjadi Wali Kota Solo hanya mendapatkan dua proyek fisik yang dibantu APBN. Kedua proyek fisik itu adalah Flayover Purwosari dan Flayover Manahan.

"Jika membandingkan pada saat saya Wali Kota Solo (Dana proyek fisik APBN), yo lebih besar mas Gibran lah. Itu jawabannya karena sebenarnya karena anak Presiden Jokowi," ujar Rudy, Sabtu (23/12).

Dikatakannya, saat itu pembangunan Flayover Purwosari dan Manahan mencari dana ke pusat sendiri bersama dinas terkait. Proyek itu diusulkan dibangun atas dasar perencanaan yang ada aturannya, yaitu perlintasan sebidang yang harus ditutup.

"Kalau Gibran cari dana sendiri tanpa melibatkan dinas terkait. Selama empat tahun saya baru dapat itu (APBN) Jadi tidak langsung mengocor gitu,” katanya.

Dia mengatakan untuk rel layang Joglo yang sekarang dibangun dana APBN Gibran, perencanaan saat dirinya jadi wali kota Solo.

Soal klaim Gibran, wali Kota Solo sebelumnya dapat dana APBN lebih banyak tidak benar.

"Gus Imin kan tanya tips-nya supaya dapat pembangunan yang banyak di Solo, CSR yang gede. Kalau saya tadi ya, tak jawab karena saya anak presiden (Jokowi),” katanya.

Ketua DPC PDIP Solo ini juga menyangkal klaim Gibran terkait kesuksesan dirinya melobi warga bantaran dalam menata pemukiman rumah warga. Bahkan, ia tidak pernah tahu Gibran melobi warga bantaran.

"Kapan lobinya, saya tidak ngerti kok. kalau bantaran sungai itu kan kita selesaikan sejak awal (sebelum Gibran Wali Kota)," katanya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Kampanye di Pasar, Gibran Dapat Keluhan Harga Cabai Mahal

#APBN #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Realisasi anggaran MBG Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun, naik Rp13 triliun dari April. Pemerintah siapkan penghematan sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
 Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Indonesia
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Pemerintah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Indonesia
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Indonesia
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Pemerintah resmi merealisasikan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp 24 triliun.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Indonesia
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Publik berhak mempertanyakan transparansi dan pengawasan penggunaan APBN.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan tidak mencerminkan fundamental ekonomi dan APBN tetap aman.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN merupakan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Bagikan