Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membantah berselisih dengan Tri Rismaharini terkait Pilkada Surabaya tahun 2020.
"Saya tidak tahu informasinya dari mana karena tak ada yang wawancara. Tapi isu itu berkembang di media," ujar Hasto di Surabaya, Minggu (30/8).
Baca Juga:
Di dalam tubuh PDI Perjuangan tidak ada tarik-menarik antarinternal, terutama terkait belum diumumkannya pasangan calon wali kota Surabaya.
"Tidak ada 'tarik tambang' politik di internal Partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Semua taat sepenuhnya kepada keputusan ketua umum Megawati Soekarnoputri," beber dia.
Khusus untuk Pilkada Surabaya, politikus senior itu mengakui memang menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari ketua umum, terlebih Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, akan mengakhiri masa jabatan dua periode.
Pengganti Risma sekaligus figur calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais serta memiliki kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat.
"Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan tidak ingin Surabaya jatuh ke tangan salah dan jatuh kepada mereka yang hanya mengandalkan modal besar, bahkan di belakangnya berdiri mereka yang ingin mengubah tata kota hanya karena berburu kepentingan kapital," jelas Hasto.
Pada kesempatan sama, Risma yang juga ketua DPP PDI Perjuangan menegaskan untuk menang di Surabaya maka dibutuhkan modal sosial, yang jauh lebih penting ketimbang uang.
"Dan ciri kepemimpinan PDI Perjuangan adalah selalu menyatu dengan rakyat di Surabaya," katanya.
Baca Juga:
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan rekomendasi untuk pasangan calon wai kota dari partainya akan diumumkan dalam waktu dekat ini.
"Yang pasti sebelum 4 September 2020 atau masa pendaftaran calon. Semuanya selesai dan diumumkan bersamaan daerah lain yang belum," tuturnya.
Selain Pilkada Surabaya, dari 19 Pilkada serentak di Jawa Timur masih ada empat kabupaten belum diumumkan DPP PDI Perjuangan, yakni Sidoarjo, Jember, Situbondo, dan Pacitan. (*)
