Bamsoet Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Saling Menyalahkan Soal Banjir

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 03 Januari 2020
Bamsoet Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Saling Menyalahkan Soal Banjir

Banjir merendam kawasan Jalan Jatinegara Barat, Kampung Pulo, Jakarta, Kamis (2/1/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua MPR, Bambang Soesatyo meminta semua pihak jangan saling menyalahkan terkait bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Saat ini, yang diperlukan adalah koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan daerah.

"Saya tidak ingin ke depannya ada sikap saling menyalahkan antara pusat dengan daerah. Jika perlu, seandainya ada pejabat yang lamban dalam bekerja, bisa diumumkan langsung ke rakyat agar rakyat bisa memberikan penilaian," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/1).

Baca Juga

Banjir Jakarta Dianggap Sebagai Tamparan Keras Buat Penyelenggara Negara

Dia menilai jika musibah banjir tidak juga membuka mata, hati, dan telinga para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah, maka siap-siap saja di tahun mendatang kejadian serupa akan kembali terulang.

Karena itu menurut dia, Pemerintah Pusat harus segera mengajak pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek untuk duduk bersama mencari solusi permanen yang mengikat sehingga jangan sampai pusat punya rencana namun tidak didukung daerah.

"Begitupun daerah punya rencana tak didukung pusat. Perencanaan bebas banjir harus dilakukan oleh pusat dan daerah secara bersama-sama. Lepaskan ego sektoral, tidak perlu meributkan siapa yang paling berjasa, karena baik pejabat di tingkat pusat maupun daerah sama-sama bekerja sebagai pelayan rakyat," ucap dia.

Bambang Soesatyo di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat, Rabu, (25/9). (Foto: MP/Kanugrahan)
Ketua MPR Bambang Soesatyo di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat, Rabu, (25/9). (Foto: MP/Kanugrahan)

Bamsoet mengatakan berbagai kajian penyebab banjir maupun rencana kerja penanggulangannya pasti sudah dipahami dan berada di meja kerja para pejabat negara yang berwenang dan tinggal eksekusinya yang terkadang sepertinya masih bolong-bolong.

Karena itu menurut dia, sebelum kejadian serupa kembali menimpa kita di masa mendatang, sebaiknya para pejabat negara segera bekerja agar tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban harta apalagi nyawa.

Musibah banjir yang menimpa berbagai daerah di Jabodetabek tidak mengenal status sosial, ekonomi, suku, maupun golongan.

Baca Juga:

Tak Mau Perkeruh Internal Golkar, Bamsoet Pilih Satu Gerbong dengan Airlangga

"Rumah saya di daerah Kemang yang ditempati putera saya, Dimas Soesatyo, yang menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, juga turut terkena musibah banjir. Hampir sepinggang orang dewasa merendam berbagai kendaraan hingga lainnya," ungkapnya.

Menurut dia, musibah banjir di awal tahun 2020 ini menjadi tamparan keras bagi semua, khususnya para penyelenggara negara, untuk bekerja keras agar ke depannya bisa segera melakukan berbagai upaya mitigasi. (*)

#Bambang Soesatyo #MPR RI #Banjir Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Daftar 20 RT di Jaktim dan Jaksel yang Berubah Jadi Kolam Dadakan Pagi Ini, Warga Diminta Waspada
Yohan menjelaskan bahwa curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya telah memicu kenaikan debit air
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Daftar 20 RT di Jaktim dan Jaksel yang Berubah Jadi Kolam Dadakan Pagi Ini, Warga Diminta Waspada
Indonesia
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
Muzani menyerahkan sepenuhnya pemberian gelar pahlawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk tokoh-tokoh lainnya yang akan diberi gelar pahlawan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
Berita Foto
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq (dari kiri) bersama dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional & Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu dan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno saat acara Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Berita Foto
Badan Pengkajian Kupas Fungsi Kebangsaan MPR RI Melalui Jati Diri Bangsa
Anggota Badan Pengkajian MPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo (kiri), Anggota Badan Pengkajian MPR dari Unsur DPD Fadel Muhammad (kanan) dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 15 Oktober 2025
Badan Pengkajian Kupas Fungsi Kebangsaan MPR RI Melalui Jati Diri Bangsa
Indonesia
Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
Gedung tersebut memiliki nilai historis tinggi sehingga perlu dilakukan perbaikan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
Indonesia
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana APBN negara, terutama untuk proyek pembangunan
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Indonesia
MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
Undang-Undang tersebut bakal mengintegrasikan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga yang saat ini masih berjalan secara sektoral.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
Berita Foto
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (kiri) bersama Ketua BPK RI Isma Yatun beserta jajarannya di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
MPR dan BPK Bahas Tuntutan Soal Transparansi Keuangan Negara
Indonesia
Pemimpin MPR Sebut Pertemuan Prabowo dan Jokowi untuk Kemaslahatan Rakyat, bukan Kepentingan Politik
Menunjukkan kedewasaan politik sekaligus semangat menjaga persatuan di tengah dinamika nasional.
Dwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Pemimpin MPR Sebut Pertemuan Prabowo dan Jokowi untuk Kemaslahatan Rakyat, bukan Kepentingan Politik
Bagikan