Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Langkah pemerintah mengeluarkan berbagai terobosan untuk menurunkan harga tiket pesawat di Indonesia mendapat dukungan dari MPR.
Menurut Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dalam jangka pendek, pemerintah harus mampu menurunkan harga avtur. Karena harga bahan bakar sangat mempengaruhi harga tiket. Harga bahan bakar yang semakin tinggi, maka harga tiket akan semakin naik sekitar 30 hingga 40 persen. Terlebih saat ini harga avtur di Indonesia lebih mahal dibanding di negara-negara lain.
"Seperti dibanding dengan Singapura, harga avtur kita lebih mahal sekitar Rp 2 ribu per liter," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (16/7).
Hal itu diucapkan Bamsoet usai menerima jajaran Indonesia Air Asia, di Jakarta, Senin (15/7). Hadir antara lain Direktur Utama Indonesia Air Asia Veranita Yosephine Sinaga, Head Government Relations and Communication Indonesia AirAsia Eddy Krismeidi Soemawilaga, Government Relations Indonesia AirAsia Sunu Arditya Sokya.
Baca juga:
Ia menekankan, tingginya harga Avtur bukan hanya berpengaruh kepada tingginya harga tiket pada penerbangan terjadwal (penerbangan komersil), melainkan juga pada penerbangan kargo. Perusahaan kargo rata-rata telah menandatangani kontrak selama setahun dengan perusahaan jasa pengiriman dalam negeri untuk mengangkut berbagai muatannya. Namun karena kondisi harga avtur yang terus melejit, membuat industri penerbangan kargo juga menjerit.
Pada penerbangan terjadwal, tingginya harga avtur yang menyebabkan tingginya harga tiket, telah memberikan efek pada perkembangan industri pariwisata. Menjelang libur akhir tahun 2024, pemerintah perlu segera melakukan berbagai terobosan agar harga tiket pesawat bisa turun signifikan.
"Sehingga masyarakat bisa meningkatkan mobilitas wisata ataupun kunjungan ke berbagai daerah, yang pada akhirnya akan turut menggerakan ekonomi daerah setempat," jelas Bamsoet.
Selain itu, tingginya harga tiket pesawat bukan hanya disebabkan oleh harga avtur saja. Melainkan juga ada faktor lain seperti beban pajak hingga beban biaya operasional. Karenanya, selain menurunkan harga avtur, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi operasi biaya pesawat.
Baca juga:
Kemenko Marves sudah menekankan bahwa Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Selain juga berencana mengakselerasi kebijakan pembebasan bea masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan dimana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur.
"Semoga melalui berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, bisa segera memberikan hasil positif bagi perkembangan industri penerbangan dan pariwisata Indonesia. Sehingga mobilitas masyarakat bisa bergerak dengan mudah dari satu daerah ke daerah lainnya, dan industri penerbangan kita bisa bersaing dengan industri penerbangan negara-negara lainnya," pungkas Bamsoet.
