Balasan Penerapan Tarif Resiprokal AS Bakal Guncang Pasar Saham


Pimpinan DPR Tinjau Bursa Efek Indonesia (BEI) usai IHSG Anjlok
MerahPutih.com - Sejumlah indeks saham negara-negara di Asia Pasifik mengalami penurunan signifikan sejak pengumuman kebijakan tarif oleh Trump tersebut. Per 7 April 2025, indeks Hong Kong turun hingga lebih dari 10 persen, indeks Shanghai turun hingga 7 persen, dan indeks Korea Selatan turun hingga 5 persen.
Sementara pergerakan IHSG pada hari pertama perdagangan setelah libur panjang Idul Fitri bergerak terbatas akibat efek kejut sehingga berpotensi turun terlebih dahulu.
Ekonom dan Praktisi Pasar Modal Hans Kwee menilai kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump lebih condong memberikan sentimen terbatas yang akan mempengaruhi pasar modal Republik Indonesia (RI).
"Kita kena dampaknya relatif lebih terbatas karena emiten kita yang ekspornya ke Amerika tidak banyak atau dengan kata lain kita kurang mengandalkan ekspor-impor," ujar Hans dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Baca juga:
Hari Ini Presiden Prabowo Sampaikan Sikap Resmi Pemerintah Terkait Tarif Resiprokal AS
Pidato Trump pada 2 April 2025 mengenai kenaikan tarif impor secara resiprokal terhadap sejumlah negara mitra dagang telah memicu gejolak di pasar keuangan global.
Hans menyebutkan, Indonesia lebih mengandalkan ekonomi atau konsumsi dalam negeri sehingga seharusnya dampaknya lebih relatif.
Namun, yang perlu diwaspadai adalah putaran kedua, di mana adanya kemungkinan pembalasan tarif dari negara-negara lain yang berujung pada perang tarif.
"Pembalasan tarif kemudian akan dibalas Amerika dengan tarif sehingga ini akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang sentimennya kurang baik bagi pasar saham kita," tuturnya.
Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan kebijakan tarif itu akan berdampak cukup signifikan terhadap negara-negara yang orientasi investasinya berusaha menggaet investor asing.
"Indonesia selama ini investasi asing di sektor riil kan belum begitu banyak. Kalaupun ada, biasanya untuk kebutuhan dalam negeri sehingga mungkin tidak terlalu berdampak," ujar Rudi dikutip Antara. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh

IHSG Meledak Tembus Rekor All Time High 8.000 Saat Prabowo Sampaikan Pidato Kenegaraan

Bikin Pekerja Kena PHK, Buruh Akan Demo Besar-besaran Tolak Kesepakatan Dagang Indonesia-AS

Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM

Sekretaris Negara Prasetyo Pastikan Presiden Prabowo Tidak Bakal Setor Data Pribadi Warga Negara ke AS

Istana Pastikan Tidak Semua Barang Teknologi AS Bebas TKDN

Kebijakan Tarif AS Dinilai Menyalahi ‘Rukun Iman’ Perdagangan Bebas, DPR Minta WTO, IMF Hingga Bank Dunia Dibubarkan

RAPBN 2026 Telah Perhitungkan Tarif AS 19 Persen

Komisi I DPR Tegaskan Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Patuhi UU PDP

Kebijakan Transfer Data Hasil Kesepakatan Dagang Dengan AS Diklaim Tidak Akan Langgar UU Data Pribadi
