Bagi-Bagi Masker Bisa Jadi Potensi Kecurangan Pilkada Serentak

MerahPutih.com - Potensi pelanggaran jenis baru dalam ajang Pilkada 2020 pada masa pandemik COVID-19, dinilai sangat besar. Salah satunya terkait pembagian masker oleh tim sukses di sekitar TPS, apalagi masker yang berlogo paslon.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengingatkan, dalam masker bisa saja diselipkan uang atau politik uang saat musim kampanye.

"Ini kerawanan (jenis) baru yang tercipta. Ini bisa saja terjadi dan tidak pernah terjadi sebelumnya," ujar M. Afifuddin dalam keteranganya yang dikutip, Minggu, 21 Juni 2020.

Ia menambahkan, beberapa catatan dari segi pengawasan yang mungkin menjadi tantangan di masa depan. Misalnya, pemilih yang tidak mau datang ke TPS karena takut tertular COVID.

Baca Juga:

2 Tenaga Kesehatan di Indramayu Terkonfirmasi Positif COVID-19

"Itu mungkin saja terjadi. Ini harus kita antisipasi," kata mantan Koordinator Nasional JPPR itu.

Selain itu, lanjut Afif, dalam ranah tahapan kampanye, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih harus banyak beradaptasi. Pasalnya, protokol kesehatan jelas melarang untuk melakukan kampanye pertemuan yang menghadirkan banyak orang. Maka hampir pasti pertemuan yang sifatnya sangat massif butuh prasyarat, bahkan mungkin bisa jadi tidak dilakukan.

"Ini menjadi perhatian kita semua. Intinya masalah ini adalah masalah kita bersama. Tidak mungkin hanya beban penyelanggara dan juga peserta pemilu saja", jelas pria asal Jawa Timur itu.

Afif menekankan, pada intinya adaptasi dalam masa darurat covid-19 harus dipahami oleh semua pihak. Sosialisasi harus lebih diperbanyak melalui konten di media sosial agar pemilih juga bersemangat datang untuk memilih.

"Bagaimanapun ini menjadi penting karena situasinya tidak mungkin dilakukan lewat pertemuan fisik", tambahnya.

Saat ini, kata Afif, semua draf Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sudah disiapkan sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan yang akan mengiringi Peraturan KPU (PKPU).

"Dalam konteks situasi saat ini pilihannya tidak ada kata lain kecuali kita harus bersiap beradaptasi", pungkasnya

Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencegah terjadinya politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Pandemi virus korona dikhawatirkan menjadi momen penyelewengan kampanye melalui bantuan sosial.

“Yang bisa digunakan untuk menjerat dan menangkap paling bisa kita kembalikan ke Kemendagri,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra.

Ilham menyebut politik uang atau kampanye terselubung melalui bansos sangat mungkin terjadi saat pandemi covid-19.

Ia mencontohkan kasus Bupati Klaten, Sri Mulyani, yang menempelkan stiker wajahnya pada hand sanitizer dari Kementerian Sosial.

KPU juga bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu dalam menindak pelanggar pemilu dan tidak menutup kemungkinan adanya surat edaran, panduan, atau peraturan menteri soal pembagian bansos di tengah pandemi ini.

“Jadi tidak boleh menaruh gambar, tulisan, nama, atau apa pun di bansos tersebut. Ini pelanggaran,” ujar Ilham.

Baca Juga:

Jokowi Ultah, Ini Permintaan Novel Baswedan Jelang Vonis Pelaku