Badan Gizi Nasional Dibentuk untuk Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis
Seorang siswi menunjukan menu makan saat simulasi penerapan program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). (ANTARA/Azmi Samsul Maarif/aa).
MerahPutih.com - Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi gratis Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).
"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih," ujarnya.
Dadan mengatakan Perpres Badan Gizi Nasional harus dibentuk di era Jokowi agar program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan pada Januari 2025.
Baca juga:
Optimalkan Pemenuhan Nutrisi, Presiden Jokowi Bentuk Badan Gizi Nasional
"Karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari, maka dalam nota keuangan kan sudah harus masuk anggarannya, dan itu sudah dimasukkan," kata dia.
Mantan pengajar di Institute Pertanian Bogor (IPB) ini melanjutkan, Badan Gizi Nasional merupakan satu bagian dari keberlanjutan pemerintahan Jokowi ke Prabowo.
"Jadi Pak Jokowi telah meneken Perpresnya, kemudian saya ditunjuk sebagai kepalanya, dan saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya, agar Januari program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan," imbuhnya.
Dadan akan segera mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan prosedur persiapan makan bergizi untuk anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Baca juga:
Program Makan Bergizi Gratis Masuk Dalam Pos Anggaran Pendidikan
Dikatakannya, anggaran program makan bergizi gratis yang ditetapkan Rp 71 triliun akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Ia juga memastikan program makan bergizi gratis akan langsung diterapkan di seluruh Indonesia.
"Kami harapkan minggu pertama Desember itu sudah terima DIPA. Kalau sudah terima DIPA artinya 2 Januari program ini sudah bisa dilaksanakan," pungkasnya. (pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dan Diplomasi Ekonomi Global
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Putus Rantai Kemiskinan, Prabowo Targetkan 500 Ribu Murid Masuk Sekolah Rakyat