Babinsa dan Binmas Diminta Kolaborasi Cegah Kerumunan Masyarakat

Merahputih.com - TNI/Polri lewat Babinsa dan Binmas di tingkat desa/kelurahan bisa mencegah adanya kerumunan warga sambil memberikan laporan terkait penyebaran COVID-19 di wilayah masing-masing dalam tugas membantu penanggulangan COVID-19

"Ujung tombak TNI dan Polri ini juga bisa dipakai untuk distribusi kebutuhan pokok, nantinya apabila diperlukan," ujar Anggota Komisi I DPR Charles Honoris, Rabu (18/3).

Baca Juga

Pengamat Intelijen Desak Pemerintah Buka Data Rekam Perjalanan Pasien Corona

Keterlibatan TNI mulai dari penjemputan WNI sampai perannya dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, adalah bagian dari tugas pokoknya dalam melindungi keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, termasuk ancaman virus Corona yang sudah menjadi pandemi global.

Keterlibatan TNI membantu penanggulangan bencana ini sudah diatur dalam UU TNI sebagai tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Dalam tugas membantu penanggulangan COVID-19 tersebut, TNI bersama Polri juga perlu terlibat dalam pengaturan menjaga jarak sosial (social distancing), yang menjadi imbauan pemerintah," jelas Politikus PDIP ini.

Charles yakin, TNI bersama Polri bisa secara persuasif dan humanis mengatur antrean dan jarak warga di transportasi umum, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat lainnya.

"Mengingat dalam kondisi tertentu masyarakat bisa lupa atau bahkan abai dengan cara memperlambat penyebaran virus ini," bebernya.

Dengan jumlah personel TNI dan Polri yang besar dan menyebar di semua daerah, sambung dia, pengaturan social distancing bisa lebih efektif. Sekarang sudah bukan saatnya sosialisasi atau sekadar mengimbau penerapan social distancing, tetapi implementasi di lapangan.

Baca Juga

Dua Anggota DPRD DKI Suspect Virus Corona

Agar imbauan social distancing menjadi action dan tidak sekadar imbauan, TNI bersama Polri hendaknya bisa hadir di tempat-tempat umum untuk memastikan warga menerapkan social distancing dengan jarak minimal satu meter.

"TNI bersama Polri bisa secara persuasif dan humanis mengatur antrean dan jarak warga di transportasi umum, pusat berbelanjaan, dan tempat-tempat lainnya," tutur anggota Fraksi PDIP ini. (Knu)