Australia dan Negara Eropa Bakal Akui Negara Palestina, Selandia Baru Menyusul

MerahPutih.com - Sidang Majelis Umum PBB akan digelar bulan September. Agenda PBB ini akan dijadikan berbagai negara terutama Eropa yang selama ini menolak negara Palestina menjadi tempat mengakui solusi 2 negara.

Setelah Prancis dan Australia, Selandia Baru sedang mempertimbangkan pengakuan terhadap negara Palestina dan akan mengambil keputusan dalam satu bulan ke depan/

Menteri Luar Negeri Winston Peters memastikan, ia membahas hal tersebut dalam rapat kabinet pada hari yang sama. Pemerintah akan secara resmi mempertimbangkan langkah ini dan mengambil keputusan pada September, demikian dilaporkan radio pemerintah, Radio New Zealand.

Menteri Luar Negeri itu dijadwalkan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York pada akhir September dan akan memaparkan sikap resmi pemerintah di forum tersebut.

Baca juga:

Australia akan Umumkan Pengakuan terhadap Negara Palestina, Tinggalkan Amerika Serikat

Meski pengumuman itu tidak mengubah posisi Selandia Baru terkait Gaza maupun status kenegaraan Palestina, tenggat waktu tersebut mengisyaratkan bahwa Wellington mungkin akan mengikuti langkah sejumlah negara Barat yang bergerak menuju pengakuan resmi.

Langkah Selandia Baru tersebut bertepatan dengan pengumuman Australia yang akan mengakui negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB di bulan September.

Sebelumnya, Prancis telah menyatakan niatnya untuk memberikan pengakuan di forum PBB tersebut, sementara Inggris menyatakan akan mendukung pengakuan negara Palestina jika Israel gagal memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan.

Peters menekankan bahwa bencana kemanusiaan di Gaza sudah selayaknya menjadi prioritas agenda global, dan Selandia Baru “telah memberikan perhatian secara cermat, metodis, dan penuh pertimbangan” terhadap isu ini.

“Kami akan mempertimbangkan fakta di lapangan yang memburuk dengan cepat, perbedaan pandangan di antara mitra dekat kami terkait pengakuan ini, serta sikap sejumlah negara Arab yang menegaskan bahwa Hamas harus melucuti senjata dan tidak boleh memiliki peran di pemerintahan Palestina di masa depan,” ujarnya. (*)