Status PNS DKI Jadi Incaran ASN Kementerian Menolak Pindah ke IKN Nusantara?
Andika Pratama - Selasa, 25 Januari 2022
Ilustrasi - ASN. ANTARA/Rendhik Andika
MerahPutih.com - Seluruh kantor kementerian akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Oleh karena itu pula, Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian akan ikut dipindahkan ke IKN Nusantara.
Baca Juga
Nasdem Harap Jokowi Tunjuk Kepala Otorita yang Tak Buat Mangkrak Proyek IKN
Mengenai hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya menegaskan, ASN Jakarta tidak akan ikut dibawa ke IKN Nusantara dan bakal fokus melayani warga yang ber-KTP Jakarta.
"ASN Pemprov DKI untuk DKI, walaupun ibu kota pindah tetap di Jakarta," kata Maria saat dihubungi awak media, Selasa (25/1).
Dengan pindahnya ibu kota ke Nusantara, Maria menduga akan ada ASN Kementerian yang nantinya menjadi pegawai Pemprov DKI karena tidak ingin pindah ke Nusantara.
"Mungkin saja (ASN Kementerian akan minta pindah ke Jakarta). Tapi sejauh ini masih normal," jelasnya.
Baca Juga
Sejauh ini, kata dia, belum ada peningkatan signifikan mengenai permintaan pindah ke Pemprov DKI. Untuk bisa pindah, ASN juga perlu menjalankan sejumlah mekanisme.
"Entah besok-besok kalau Kementeriannya sudah mulai pindah ke ibukota yang baru," tutupnya.
Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang (UU).
Dengan disahkannya RUU tersebut, rencana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bakal menjadi kenyataan.
"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Pimpinan Sidang Puan Maharani dalam acara tersebut yang disiarkan secara virtual, Selasa (18/01).
"Setuju," jawab para anggota DPR yang hadir. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
