Asad Ali: PKS Dalang Situs Kafirkan Jokowi


Warga membuka salah satu website yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (31/3). (Antara)
MerahPutih Nasional - Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN) KH Asad Ali Said menegaskan beberapa situs islam radikal yang diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atas saran Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) berafiliasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Situs dakwatuna.com dan Hidayatullah.com itu keduannya milik PKS," kata Asad dalam sebuah diskusi publik yang diinisiasi oleh Pusat Kemanan Nasional (Puskamnas) di Universitas Bhayangkara Jakarta, Jumat (10/4).
Asad yang juga wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menambahkan bahwa situs islam radikal hidayatullah.com sudah berdiri sejak tahun 1996 silam dan memiliki cabang di 240 kota diseluruh Indonesia. Selain itu situs hidayatullah.com juga memiliki majalah dan media cetak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka terkait gerakan islam radikal.(Baca: Asad Said Ali Nilai Keputusan Pemerintah Blokir Situs Islam Tepat)
"Tinggal nanti dicek oleh BNPT, apakah hidayatullah sudah berbahaya belum? Kalau nanti sudah menjadi gerakan berbahaya dan menjurus ke arah radikal maka harus dijinakkan," tandas Asad.
Seperti diberitakan merahputih.com sebelumnya, sebanyak 22 situs islam radikal resmi diblokir pemerintah. Selain mengajarkan paham radikal atas nama agama, puluhan situs-situs islam tersebut juga menjelek-jelekkan rezim pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.(Baca: BNPT Incar 19 Situs yang Diblokir Sejak 2012
Bahkan beberapa dari situs-situs islam tersebut secara terang benderang telah mengkafirkan Presiden Joko Widodo.(Baca: Kafirkan Jokowi, 19 Media Diblokir)
"Ada kalimat ekor, Jokowi kafir dan demokrasi haram," kata Irfan Idris, Juru bicara BNPT di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa (31/3).
Menurut Irvan, media Islam juga banyak yang mengajak untuk bergabung ke ISIS. Selain itu, kalimat-kalimat propaganda juga banyak ditemukan,
"Ada bukti fisik yang tim internal miliki," tandas Irfan. (bhd)
Bagikan
Berita Terkait
BNPT Beberkan 4 Sistem Deteksi Dini Cegah Terorisme di 2026

Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025

BNPT Pusat Kesiapsiagaan Nasional Buat Tanggulangi Ancaman Terorisme Secara Menyeluruh

Jamaah Islamiyah Deklarasi Kembali ke Pangkuan NKRI, Yusri Data Napi Buat Potong Masa Tahanan
BNPT Sampaikan Capaian Kinerja dan Global Terrorism Index Tahun 2024

BNPT Antisipasi Ancaman Terorisme saat Natal dan Tahun Baru 2025

Objek Wisata GWK Bali Resmi Kantongi Sertikat Keamanan BNPT

KAI Daop 6 Gandeng BNPT Cegah Aksi Terorisme di Kereta

BNPT Gelar Operasi Pengamanan HUT RI di IKN

Jelang Kedatangan Paus Fransiskus, BNPT Audit Sistem Keamanan Gereja Katedral Jakarta
