APPI Klaim Jokowi Tidak Tahu Ada Rencana Perubahan UU Sisdiknas

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 30 Mei 2022
APPI Klaim Jokowi Tidak Tahu Ada Rencana Perubahan UU Sisdiknas

Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) di Istana Negara (Foto: Doni Koesoema)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas carut- marut proses perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Istana Merdeka, Senin (30/5).

Dewan Pengarah APPI, Doni Koesoema A mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya membicarakan persoalan-persoalan penting dan mendesak terkait masa depan pendidikan nasional, terutama terkait RUU Sisdiknas.

Baca Juga:

DPRD Harap Pansus Mampu Perbaiki Kualitas Pendidikan di Jakarta

"Yang sangat mengejutkan bagi kami, dalam pertemuan hari ini Presiden menyatakan bahwa beliau tidak tahu ada proses perubahan UU Sisdiknas," tegas Doni kepada MerahPutih.com, Senin (30/5).

Atas insiden tersebut, Presiden Jokowi akan memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim meminta penjelasan terkait hal ini.

Aliansi Pendidikan mendukung visi dan misi Presiden untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia unggul demi transformasi bangsa.

Baca Juga:

Nadiem Luncurkan Rapor Pendidikan Indonesia

"Perubahan UU Sisdiknas yang jauh dari semangat gotong royong, bila dilanjutkan akan merugikan dan malah merusak legasi Presiden, dan ke depan akan menyulitkan para guru," ujar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI.

Presiden juga setuju bahwa seharusnya ada peta jalan atau road map terlebih dahulu mau dibawa ke mana pendidikan kita sebelum pembahasan RUU Sisdiknas.

APPI merupakan gabungan penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang melayani anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Aliansi ini merupakan perwakilan kelompok keagamaan dan masyarakat, termasuk Perguruan Taman Siswa. (Asp)

Baca Juga:

Garena Beri Tunjangan Pendidikan dan Pelatihan untuk Timnas Free Fire Indonesia

#Jokowi #Pendidikan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
Bertemu Rektor Seluruh Indonesia di Istana Negara, Presiden Prabowo Terima Dokumen Berisi Kritik dan Masukan kepada Pemerintah
Menegaskan Presiden tidak antikritik dan terbuka terhadap berbagai aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Bertemu Rektor Seluruh Indonesia di Istana Negara, Presiden Prabowo Terima Dokumen Berisi Kritik dan Masukan kepada Pemerintah
Indonesia
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Rincian kuota tersebut mencakup 1.000 kursi untuk beasiswa Garuda (S-1), 4.000 kursi untuk jenjang S-2 dan S-3, serta 750 kursi khusus bagi doktor spesialis.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Indonesia
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Langkah strategis ini dilakukan dalam memperkuat layanan kesehatan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Indonesia
Presiden Minta Program Revitalisasi Ditambah 60 Ribu Sekolah, DPR Sebut masih Banyak Gedung Rusak
Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor fundamental dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Presiden Minta Program Revitalisasi Ditambah 60 Ribu Sekolah, DPR Sebut masih Banyak Gedung Rusak
Indonesia
Prabowo Canangkan Taruna Nusantara Cetak Pemimpin Antikorupsi
Prabowo menekankan Taruna Nusantara mengemban misi suci melahirkan pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas moral.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Prabowo Canangkan Taruna Nusantara Cetak Pemimpin Antikorupsi
Indonesia
Prabowo Dorong Perbanyak SMA Unggulan Seperti Taruna Nusantara
Sekolah unggulan yang menyiapkan putra-putri terbaik bangsa telah lama menjadi bagian penting dalam pembangunan di berbagai negara maju.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Prabowo Dorong Perbanyak SMA Unggulan Seperti Taruna Nusantara
Bagikan